HEADLINESHukum

Kemenristekdikti Akan Revisi Aturan Pendidikan Advokat

BTN iklan

JAKARTA, LEI–  Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengakui Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) mengandung kelemahan yang menimbulkan polemik di kalangan advokat terkait pendidikan advokat.

Karena itu, Kemenristekdikti berencana bakal merevisi Permenristekdikti yang terbit pada 22 Januari 2019 ini.

“Kita akan merevisi Permenristekdikti ini, kita siap menerima masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,” ujar Kepala Subbagian (Kasubag) Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti, Pramasti Puspandita dalam sebuah diskusi bertajuk “Ada Apa Dengan Profesi Advokat” yang diselenggarakan Hukumonline di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dia Puspandita mengatakan pendidikan profesi termasuk advokat tak bisa lepas dari berlakunya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “Saat membuat Permenristekdikti 5/2019 merujuk pada UU Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Itu mengapa terbit peraturan ini,” ujarnya.

Pramasti mengatakan terbitnya Permenristekdikti 5/2019 hendak menjadi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari nonformal menjadi formal.

Misalnya, bila melalui PKPA dilakukan paling lama satu bulan. Sementara melalui PPA yang diselenggarakan perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi advokat paling cepat selama dua semester atau satu tahun.

Dia mengakui Permenristekdikti 5/2019 menimbulkan sejumlah persoalan. Mulai masa pendidikan profesi, pengajar, hingga penyelenggaraan. “Proses pembuatan Permenristekdikti tidak mengundang semua organisasi advokat. Kita hanya mengundang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tapi Peradi yang mana, saya tidak tahu,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya mempersilakan bila organisasi advokat manapun ingin terlibat dalam proses penyusunan perbaikan Permenristekdikti 5/2019 ini. Misalnya, bagaimana merumuskan standardisasi profesi advokat; soal perlu atau tidaknya pemberian gelar Advokat setelah lulus PPA, bila ada pihak yang dirasa gelar Advokat tidak tepat.

“Ini bisa dikaji lagi dengan pihak yang berkepentingan. Yang jelas, Permenristekdikti ini sudut pandangnya melalui pendidikan profesi (UU Pendidikan Tinggi). Kita menyusun Permenristekdikti ini juga hati-hati, dan diawasi oleh Bapennas dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” ujarnya.

“Kita akan merevisi Permenristekdikti ini, kita siap menerima masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,” ujar Kepala Subbagian (Kasubag) Peraturan Perundang-Undangan Kemenristekdikti, Pramasti Puspandita dalam sebuah diskusi bertajuk “Ada Apa Dengan Profesi Advokat” yang diselenggarakan Hukumonline di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Dia Puspandita mengatakan pendidikan profesi termasuk advokat tak bisa lepas dari berlakunya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “Saat membuat Permenristekdikti 5/2019 merujuk pada UU Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Itu mengapa terbit peraturan ini,” ujarnya.

Pramasti mengatakan terbitnya Permenristekdikti 5/2019 hendak menjadi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari nonformal menjadi formal. Misalnya, bila melalui PKPA dilakukan paling lama satu bulan. Sementara melalui PPA yang diselenggarakan perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi advokat paling cepat selama dua semester atau satu tahun.

Dia mengakui Permenristekdikti 5/2019 menimbulkan sejumlah persoalan. Mulai masa pendidikan profesi, pengajar, hingga penyelenggaraan. “Proses pembuatan Permenristekdikti tidak mengundang semua organisasi advokat. Kita hanya mengundang Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tapi Peradi yang mana, saya tidak tahu,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya mempersilakan bila organisasi advokat manapun ingin terlibat dalam proses penyusunan perbaikan Permenristekdikti 5/2019 ini. Misalnya, bagaimana merumuskan standardisasi profesi advokat; soal perlu atau tidaknya pemberian gelar Advokat setelah lulus PPA, bila ada pihak yang dirasa gelar Advokat tidak tepat.

“Ini bisa dikaji lagi dengan pihak yang berkepentingan. Yang jelas, Permenristekdikti ini sudut pandangnya melalui pendidikan profesi (UU Pendidikan Tinggi). Kita menyusun Permenristekdikti ini juga hati-hati, dan diawasi oleh Bapennas dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI) Prof Faisal Santiago menilai penyusunan Permenristekdikti 5/2019 tidak menjadikan putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 sebagai dasar. Sebagai akademisi, dia sebenarnya tidak mempersoalkan keterlibatan perguruan tinggi dalam hal pendidikan advokat. Seharusnya pendidikan profesi advokat mengacu pada UU No.18 Tahun 2013 tentang Advokat yang terbit lebih dahulu ketimbang UU Pendidikan Tinggi.

“Kemenristekdikti tak perlu mengatur lebih jauh soal pendidikan advokat. Sebab, proses rekrutmen advokat sudah diatur jelas dalam UU Advokat dan Putusan MK,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Mengintervensi advokat

Ketua Bidang Pendidikan Profesi Advokat dan Berkelanjutan Peradi kubu Luhut Pangaribuan, Irianto Subiakto menilai negara seolah ingin mengatur lebih jauh soal profesi advokat melalui Permenristekdikti 5/2019. Bila Kemenristekdikti ingin terlibat dalam pendidikan profesi advokat, tak menjadi masalah. Hanya saja seharusnya sebatas menyusun kurikulum pendidikan profesi advokat. Dan soal perekrutan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi kewenangan organisasi advokat

“Mengapa Permenristekdikti ini bisa dibuat? Kita lihat ini justru ingin mengambil alih, bukan memperbaiki. Negara mau mengontrol profesi advokat,” ujarnya.

Dia menyarankan berbagai kekurangan dalam aturan tersebut secepatnya segera diperbaiki. Kemenristekdikti, seharusnya duduk bersama dengan organisasi advokat yang ada. “Kementerian yang menerbitkan, dia pula yang harus memperbaiki dengan melibatkan berbagai organisasi advokat. Dikti harusnya ketuk pintu organisasi advokat, supaya rekrutmennya bagus. Pengajar juga bagus. Hayo bicara baik-baik,” katanya.

Anggota Komisi Pendidikan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Ibrahim menilai semestinya antara penyelenggaraan pendidikan profesi advokat satu kesatuan dalam satu peraturan. Dalam konteks ini, PKPA mengacu pada UU Advokat, sementara PPA merujuk pada UU Pendidikan Tinggi. Hal ini tentu membingungkan calon advokat jalur PKPA atau PPA seperti diatur Permenristekdikti 5/2019.

“Kalau seperti ini, diam-diam negara berupaya mengintervensi advokat,” kata dia.

Baginya, kewenangan pendidikan advokat berada di UU Advokat yang dikuatkan dengan putusan MK. “Bila Kemenristekdikti ingin mengevaluasi PKPA semestinya dimulai dari pendidikan hukum di perguruan tinggi,” saran dia.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Laksanto Utomo mengatakan perumusan  revisi Permenristekdikti ini seharusnya mendengarkan masukan para organisasi advokat agar tidak lagi menjadi polemik. “Sebenarnya aturan tersebut semangatnya positif. Salahnya, kenapa kita tidak diajak bicara sejak awal, padahal kita dulu sebagai pemohon uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Advokat (putusan MK No. 95/PUU-XVI/2016),” katanya.

Seperti diketahui, terbitnya Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ini menimbulkan protes dari organisasi advokat yang ada. Bahkan, KAI melayangkan uji materi ke Mahkamah Agung (MA), Senin (25/6/2019) lalu. Intinya, beleid itu dinilai bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Advokat.

KAI menganggap Permenristekdikti itu telah melampaui UU Advokat terkait proses pengangkatan advokat yang sudah berjalan selama ini. Mulai menempuh pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian profesi advokat (UPA) yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama 2 tahun di kantor advokat, hingga pengambilan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi setempat.

Substansi Permenristekdikti ini dinilai mengatur tahapan baru yang tidak diatur dalam UU Advokat dan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan penyelenggaraan PKPA dilakukan organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang berakreditasi B. Permenristekdikti ini seolah hendak menghapus pelaksanaan PKPA dan mengubahnya dengan PPA.

Belum jelas, apakah proses pengangkatan advokat dalam UU Advokat itu masih berlaku atau tidak pasca berlakunya Permenristekdikti ini. Yang pasti, Pasal 2-5 Permenristekdikti itu mengatur lamanya masa studi PPA ini paling cepat 2 semester (1 tahun) dan paling lama 6 semester (3 tahun) dengan bobot 24 satuan kredit semester (sks) dengan Indeks Prestasi Kumulutaif (IPK) minimal 3,00. Setelah lulus, mendapat gelar profesi Advokat yang diberikan oleh Perguruan Tinggi berikut sertifikasi yang dikeluarkan organisasi advokat. (sumber: hukumonline)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

10 Comments

  1. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you
    do not mind. I was curious to find out how you center yourself
    and clear your thoughts before writing. I have had trouble
    clearing my mind in getting my ideas out there.
    I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
    Cheers!

  2. Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of
    any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?

    I’d really like to be a part of group where I can get responses from other experienced individuals that share the
    same interest. If you have any recommendations, please let me know.

    Thank you!

  3. Hello! This post could not be written any better!
    Reading through this post reminds me of my old room mate!
    He always kept talking about this. I will forward this article to him.
    Fairly certain he will have a good read. Thank you for
    sharing!

  4. I relish, cause I found exactly what I used to be having a look for.
    You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
    Bye

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × one =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami