Politik

Kemhan – BPN Tanda Tangani MOU Percepatan Sertifikasi Tanah

BTN iklan

Jakarta/Lei – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menandatangani nota kesepahaman (MoU) percepatan sertifikasi tanah aset Kemhan/TNI.

“Tujuan dari nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini adalah untuk percepatan sertifikasi dan penanganan masalah tanah aset Kemhan/TNI,” kata Menhan di sela-sela penandatanganan MoU di Kemhan, Jakarta, Jumat.

Nota kesepahaman ini meliputi percepatan sertifikasi hak atas tanah aset Kemhan/TNI dalam hal pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, penanganan masalah tanah aset Kemhan/TNI, pertukaran data dan informasi bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk kedua kementerian.

Dengan nota kesepahaman ini, Kemhan/TNI bertanggung jawab melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan ertifikat, menyiapkan persyaratan permohonan sertifikat tanah, menyiapkan data dan informasi tentang tanah-tanah yang dimohonkan, serta menyiapkan data dan dokumen untuk penanganan masalah tanah aset Kemhan/TNI.

“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bertanggung jawab atas percepatan pensertifikatan tanah aset Kemhan/TNI serta mengkoordinasikan dalam rangka penyiapan dokumen-dokumen tanah yang dikuasai oleh Kemhan/TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Menhan.

Kementerian ATRIBPN juga bertanggung jawab untuk membantu penanganan masalah tanah aset Kemhan/TNI di pengadilan dan di luar pengadilan serta melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan seluruh tindakan yang mendukung terealisasinya pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini kedua kementerian akan membentuk tim kelompok kerja (pokja) sertifikasi hak atas tanah dan penanganan masalah tanah aset Kemhan/TNI yang bertugas mengkaji dan menyusun skala prioritas sertifikasi hak atas tanah.

“Tim pokja ini terdiri atas tim pokja tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota, disesuaikan dengan satuan kerja yang menangani aset tanah Kemhan/TNI,” kata Menhan.

Ryamizard mengapresiasi Kementerian ATR dalam membantu menyelesaikan masalah aset negara, Kemhan/TNI yang sering kali berkonflik dengan masyarakat.

“MoU antara Kemhan-ATR bukan yang pertama kali dilakukan. Pada 2008, kami telah melakukan MoU tentang penanganan sengketa aset Kemhan/TNI yang berlaku lima tahun, dan telah selesai pada 2013,” kata Menhan.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti segera MoU ini dengan membentuk pokja bersama TNI.

Persoalan tanah yang terjadi saat ini lantaran belum adanya dokumen yang lengkap, dokumen palsu dan mafia tanah.

“Sebenarnya, setelah Indonesia merdeka, usai zaman pemerintahan Hindia-Belanda dan zaman Jepang, harusnya lahan diduduki oleh TNI bisa menjadi aset TNI. Namun, karena lama tak bersertifikat sehingga terjadi konflik,” kata Sofyan.

Berdasarkan nota kesepahaman ini, Kemhan dan Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh kedua kementerian dengan menyusun perjanjian kerja sama.

Aset Tanah Kemhan/TNI sekitar 340 ribu hektare dengan 11.093 bidang tanah. Yang sudah disertifikat 7.255 bidang tanah atau luas tanah 673.598.702 meter persegi, sedangkan yang belum 3.838 bidang tanah atau dengan luas tanah 2.708.283.055 meter persegi.

Sementara tanah milik Kemhan/TNI yang bermasalah 652 bidang tanah dengan luas tanah 1.522.402.732 meter persegi.

“Kami segera melakukan sertifikasi lahan milik Kemhan/TNI,” kata Sofyan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami