LiputanNasional

Kendeng Menolak Pabrik Semen untuk Kesekian Kalinya: Tata Ruang apa Tata Uang?

BTN iklan

Anggota dewan kinurnat
Sulihsuara rakyat kang di wakili
Nanging kang mangkono iku
Kathah kang sami blenja
Tindakane murih pribadi kang untung
Gandeng lan pro konglomerat
Ngakali kang di wakili

Nganggoa ati lan rasa
Den tepakna marang diri pribadi
Kepriye to raosipun
Kalamun dadi rakyat
Tanpa rakyat mokal bisa dadi lungguh
Elingo marang kahanan
Bumi tumandang ngadili

(Anggota Dewan yang terhormat adalah wakil dari rakyat. Tetapi dalam perjalananya banyak yang ingkar. Apa yang di lakukan bukan sebagai wakil rakyat tetapi banyak berdasar atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Bekerjasama dengan konglomerat dan pemodal dalam mengakali rakyat ).

(Pakailah hati dan rasa ( wahai para wakil rakyat) bayangkan jika kamu yang menjadi rakyat. Bagaimana rasanya? Tanpa kepercayaan rakyat tak mungkin akan duduk sebagai anggota Dewan. Ingatlah, Bumi sendiri yang akan mengingatkan dan mengadili dengan caranya)

Kami masyarakat petani Kendeng yang tergabung dalam JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng) menyatakan sikap dengan tegas, bahwa apa yang disampaikan Ketua Pansus Revisi Perda Tata Ruang Kabupaten. Pati (dalam pemberitaan Narasi TV yang rilis pada tgl 6 Januari 2022), Teguh Bandang Waluyo, bahwa petani Kendeng diundang untuk dengar pendapat, itu tidak benar. Kami tidak pernah diundang, justru kami yang punya inisiatif aktif dengan melayangkan surat permohonan untuk minta dilibatkan saat tahap pembahasan revisi perda tata ruang. Bahkan saat kegiatan rutin JMPPK “Rabu Menanam” 26 Februari 2020, kami mengundang ketua pansus Teguh Bandang Waluyo untuk datang ke Kendeng, beliau tidak datang.

Keinginan kami sebagai petani itu sederhana sekali, datanglah ke tempat kami, lihatlah sendiri apa yang menjadi alasan penolakan kami terhadap pendirian pabrik semen dan pertambangan, dengan senang hati kami akan mengantarkan, menjelaskan, menemani ke lokasi-lokasi sumber mata air, ponor, menunjukkan kerusakan-kerusakan alam akibat pertambangan yang sudah terjadi di Kendeng. Kami minta revisi perda tata ruang berpijak pada hasil KLHS Pegungungan Kendeng Jilid 2. Seperti telah diketahui bersama bahwa KLHS Peg. Kendeng merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan UU No. 32 Th 2009, bahwa pembuatan Perda Tata Ruang dan untuk menentukan pembangunan jangka menengah dan panjang wajib menggunakan KLHS. Jika KLHS Kendeng Jilid 2 tidak menjadi pijakan dalam merevisi Perda RTRW, berarti tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Dalam Kepmen ESDM 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Karst Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Kayen masuk klasifikasi karst kelas 1 dan Kecamatan Sukolilo karst kelas 2, walaupun di dalam Kepmen ESDM 2641 tahun 2014 tentang Penetapan KBAK Sukolilo klasifikasi tidak lagi menjadi acuan tapi fakta-fakta lapangan tidak bisa dipungkiri dengan ditemukannya sejumlah matair dan penciri-penciri kawasan karst lainnya. Ketiga kecamatan tersebut telah terbukti sebagai kawasan resapan air yang seharusnya dijauhkan dari aktivitas tambang. Ironisnya, revisi perda tata ruang tahun 2021 justru menempatkan kawasan industri dan kawasan tambang menjadi prioritas dan semakin menjauhkan citra Kabupaten Pati dari slogan Pati Bumi Mina Tani yang selama ini diusungnya.

Sebagai wakil rakyat, sudah selayaknya dan seharusnya beliau dan para anggota dewan yang terhormat itu PULANG KE RUMAHNYA, yaitu RAKYAT, sebelum mereka membuat, menyusun dan menyetujui suatu undang-umdang atau peraturan, apapun itu peraturannya. Tanyalah dan dengarkan aspirasi kami, rakyat yang telah memberikan suara untuk diwakili. Namun sayangnya justru kepentingan rakyat selalu menjadi yang terbelakang. Selalu atas nama pembangunan, investasi menjadi anak emas dalam membuat suatu aturan/perundang-undangan tanpa pernah mau melihat efek jangka pendek, menengah bahkan jangka panjang terhadap hajat hidup rakyat.

Kerusakan mata air, kerusakan hutan akibat pertambangan, hilangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan untuk industri pelan dan pasti telah membunuh rakyat. Belum lagi ancaman bencana akibat rusaknya daerah hulu akan dirasakan oleh semua rakyat baik di pegunungan maupun di kota. Petani adalah jati diri kami, yang tidak pernah “ngrepoti” negara untuk memberi kami makan, bahkan kami selama ini telah membuktikan untuk menjadi bagian dari cita-cita luhur pendiri bangsa, untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaulat penuh dalam hal pangan. Rusaknya ruang hidup berarti hilangnya jati diri kami, berarti pula semakin jauh kita dari bangsa yang mandiri dan berdaulat pangan.

Salam Kendeng Lestari !!!
Narahubung: Gunretno 081391285242

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami