Kerjasama 9 LBH Bagi Warga Miskin

Kendari-LEI, Sebanyak sembilan organisasi bantuan hukum (OBH) menandatangani kerja sama bantuan hukum bagi warga miskin secara gratis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Untuk memulai bantuan hukum gratis itu harus didahului dengan kontrak kerja,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sultra Toman Pasaribu, di Kendari, Selasa.

Menurutnya, kontrak kerja itu akan berlaku selama setahun untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali setelah OBH bersangkutan dinyatakan masih memenuhi syarat.

Adanya dana bantuan hukum melalui Kemenkumham tersebut merupakan tindaklanjut pelaksanaan Undang Undang Bantuan Hukum.

Pemakaian dana tersebut dilaporkan masing-masing OBH secara online ke Kemenkumhan, dan untuk laporan secara fisik diserahkan ke Kanwil Kemenkumham Sultra, ujar Toman pula.

Setiap OBH akan menerima dana bantuan hukum sesuai akreditasi yang telah disandangnya. Penerima bantuan terbanyak adalah yang berakreditasi A, disusul kemudian akreditasi B dan dan C.

Sembilan OBH tersebut yang berakreditasi A hanya satu yakni LBH Permata Adil di Kendari, sedangkan akreditasi B adalah LBH Kendari dan yang berakreditasi C yaitu Posbakumadin Pengadilan Negeri Kendari, Posbakumadin PTUN Kendari, Posbakumadin Muna, LBH Mediasi Baubau, LBH Sultra Menggugat, LBH Duta Keadilan Sultra di Kendari, dan LBH Hami Sultra di Kendari.