Opini

Kesejahteraan Semu Petani di masa pandemi Covid

BTN iklan

LEI- Tahun 2020 bisa diSebut dengan Era transisi Resesi ataupun Era Covid. Dorongan untuk mengoptimalkan daya dukung pertanian terhadap perekonomian semakin menguat. Apalagi pertanian merupakan sumber pangan yang merupakan kebutuhan utama penduduk. Dipastikan permintaan terhadap produk pertanian akan linier dengan peningkatan jumlah penduduk.

Sejarah mencatat sektor pertanian telah berulangkali menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai krisis. Pada 1998 di saat perekonomian Indonesia ambruk hingga mencapai nilai -13,10%, sektor pertanian justru mampu tumbuh positif sebesar 0,26%. Begitu pula pada saat krisis subprime mortgage menghancurkan sistem keuangan dunia pada 2008, kinerja sektor pertanian justru tercatat naik signifikan dari 13,7% pada 2007 menjadi 14,4% pada 2008.

Kinerja positif pertanian juga tercermin dalam catatan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor komoditas pertanian yang diikuti dengan penurunan impor. Pandemi Covid-19 yang melanda kembali menjadi bukti resiliensi pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pada Triwulan II – 2020 hanya beberapa sektor ekonomi yang mampu tumbuh positif, yaitu informasi dan komunikasi sebesar 10,88%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,56%; jasa kesehatan sebesar 3,71%; dan pertanian sebesar 2,19%.

Namun disayangkan selama dua dekade terakhir performa pertanian cenderung terus menurun. Pada tahun 2000, sektor pertanian mampu menyumbangkan 15,6% nilai tambah terhadap total ekonomi Indonesia, namun pada 2019 menurun menjadi 12,72% saja.

Meski masih menjadi tiga besar supplier kue ekonomi, namun tren penurunan kontribusi pertanian terhadap pembentukan nilai tambah perlu mendapat perhatian lebih apalagi ditunjang dengan makin maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Di sisi lain laju pertumbuhan pertanian dari tahun ke tahun cenderung stagnan di kisaran tiga hingga empat persen saja.

Dalam beberapa dekade terakhir, pertanian menjadi sektor yang tidak populer sebagai mata pencaharian penduduk. Hal ini terlihat dari menurunnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari sekitar 54,36% pada tahun 1986 menjadi hanya 29,04% pada Februari 2020.

Kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian juga cukup memprihatinkan. Petani Indonesia umumnya adalah kelompok penduduk berusia tua. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS2018) menunjukkan bahwa 60,71% petani Indonesia berusia 45 tahun ke atas. Tingkat pendidikan petani pun relatif rendah, sekitar 82,55% petani hanya mengenyam pendidikan maksimal setingkat SLTP.

Jika regenerasi petani tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan lambat laun Indonesia akan kehilangan petani. Lalu bagaimana Indonesia memenuhi kebutuhan pangan bagi sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Sanggupkah Indonesia menegakkan kedaulatan pangan?

Potret Kesejahteraan

Nilai Tukar Petani (NTP) periode Januari 2009 hingga September 2020 hanya meningkat tipis dari 98,3 menjadi 101,66. Namun Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) justru menurun dari 107,45 pada Januari 2015 menjadi 101,74 pada September 2020. Sementara itu upah riil buruh tani mengalami peningkatan dari Rp 30.551 pada Januari 2009 menjadi Rp 52.759 di Agustus.

Selama hampir satu dasawarsa terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin perdesaan dari 18,97 juta pada Semester 1 – 2011 menjadi 15,26 juta jiwa pada Semester 1 – 2020 yang diikuti dengan penurunan gini ratio perdesaan dari 0,410 menjadi 0,381 dalam kurun waktu yang sama. Berbagai fakta tersebut menunjukkan upaya peningkatan kesejahteraan petani masih perlu terus diperjuangkan.

Di sisi lain, stabilitas harga komoditas pertanian juga masih menjadi isu krusial yang mengancam daya beli riil petani. Belum lagi tingginya disparitas antara harga yang diterima petani sebagai produsen dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2019 terdapat kenaikan sebesar 20,83 persen dari harga gabah di tingkat petani dibandingkan dengan harga beras yang harus dibayar oleh konsumen akhir.

Ini berarti tingginya harga beras tidak dinikmati oleh petani melainkan justru diterima oleh pedagang perantara. Fakta ini kian membuka mata kita bahwa tren peningkatan harga eceran Gabah Kering Panen (GKP) maupun Gabah Kering Giling (GKG) belum mampu mengejar kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras sehingga tidak dapat menggambarkan kenaikan pendapatan petani secara riil. Hal serupa juga terjadi di berbagai komoditas pangan lainnya.

Dengan fakta tersebut, tak mengherankan jika petani memilih membuang produknya dibanding menjualnya dengan harga yang tidak mampu menutupi biaya produksinya. Rendahnya tingkat pendapatan riil petani semakin menyurutkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian karena dianggap tidak cukup menjanjikan secara finansial. Regenerasi petani pun terancam gagal total dan pada akhirnya akan mengancam kedaulatan pangan Indonesia.

Upaya Peningkatan

Peningkatan kompetensi SDM pertanian mutlak diperlukan untuk mendongkrak kesejahteraan petani. Hal dapat ini dilakukan melalui pendirian sekolah lapang pertanian dengan segala fasilitas penunjangnya, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan berbagai komoditas unggulan serta inisiasi berbagai kegiatan penyuluhan oleh dinas/kementerian terkait.

Era revolusi industri 4.0 tak pelak mendorong digitalisasi pertanian. Teknologi pertanian dapat diterapkan dalam bentuk mekanisasi pertanian, penggunaan pupuk yang lebih ramah dengan lingkungan, pemilihan komoditas budidaya yang sesuai dengan kondisi agroklimat wilayah termasuk cara penanganan hama dan OPT yang lebih efektif, sehingga dapat dihasilkan produk pertanian dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pemanfaatan teknologi juga digunakan dalam proses pemasaran. Melalui kerjasama dengan berbagai start-up pertanian, produk pertanian dapat lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Proses ini akan menyederhanakan rantai pasok tata niaga pangan sehingga disparitas harga antara produsen dan konsumen dapat direduksi.

Selain pemberdayaan petani, peningkatan kesejahteraan petani juga dilakukan dengan mengurangi beban hidup petani melalui minimalisasi biaya produksi dalam bentuk subsidi benih, pupuk, alsintan dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya serta pemberian asuransi tani.

Di sisi lain diperlukan dukungan pemerintah untuk memastikan payung hukum penguatan kelembagaan korporasi petani agar dapat menjamin aksesibilitas petani terhadap informasi, teknologi, permodalan dan pemasaran.

Kedaulatan pangan haruslah berbasis pada kesejahteraan petani, bukan sekedar pencapaian target produksi. Untuk itu, perlu dipastikan jaminan stabilitas harga pangan dan kemampuan daya beli riil petani dalam mengakses pangan mengingat petani bukan hanya produsen, namun juga konsumen pangan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami