EkonomiHEADLINES

Kesempatan atau Krisis di Jurang Resesi dan Reformasi

Mentri Keuangan Sri Mulyani Membuat reformasi di tengah pandemi Covid

BTN iklan

Indonesia akan menggunakan situasi pandemi Corona Virus untuk reformasi besar besaran mengenaik kesehatan dan perlindungan sosial kata Sri Mulyani Indrawati selaku Mentri Keuangan Indonesia. Beliau Menegaskan juga bahwa pandemi ini adalah salah satu tantangan jangka pendek untuk visi negara.
Dalam Pembahasan di Media pada hari Rabu, Sri mulyani membahas bahwa kita harus mempersiapkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kondisi perekonomian Indonesia disebut sudah di pintu gerbang resesi. Tinggal sejengkal lagi, Indonesia akan bergabung bersama negara lain yang sudah lebih dulu mengalami resesi seperti Singapura, Filipina, Thailand sampai Malaysia. Hal ini karena ekonomi Indonesia kuartal III 2020 diramal akan tumbuh minus, adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun pemerintah mengaku masih optimistis dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya sudah ada anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. “Kalau kita bicara tentang COVID, kita bicara tentang ekonomi mengalami kontraksi itu aspek ekonominya. Kuartal I turun dari yang biasanya 5% jadi 2,97%, kuartal II bahkan kontraksi ke 5,3%. Di negara lain kontraksinya bisa dalam sekali di atas belasan bahkan puluhan persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di acara Kongres 2 AMSI secara virtual, Sabtu (22/8/2020).

“Kita masih berharap dan mencoba sekuat tenaga kuartal III kita bisa lebih baik dengan melalui berbagai instrumen,” tambahnya.

Pemerintah terus mengguyur anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun. Tujuannya agar pemerintah mampu menahan perekonomian nasional tidak menurun tajam.

Apalagi, dikatakan dia dampak pandemi Corona terhadap perekonomian terus bergerak sehingga upaya untuk mengatasi dampak tersebut harus terus diformulasikan. “Jadi, pemerintah dengan Rp 695 triliun itu merupakan suatu apa yang disebut wadah awal, namun isinya kita masih bisa terus melakukan kalibrasi,” jelasnya.

Dia menceritakan, baru-baru ini pemerintah meluncurkan program perlindungan sosial dengan skema yang baru, seperti bantuan produktif untuk UMKM dan akan diluncurkan adalah bantuan Rp 600 ribu untuk pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Ini tujuannya supaya ekonomi nggak berhenti saja karena kalau begitu dia berhenti dan kemudian jatuh, dalam hal ini company-company menjadi bangkrut, suasana atau tantangannya akan menjadi berbeda sama sekali. Jadi ini adalah yang tadi disebutkan dalam situasi struggle for survival yang kita all out menggunakan semua instrumen,” papar Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan saat resesi akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemungkinan bagi pekerja yang memiliki kontrak jangka pendek, tidak akan diperpanjang.

“Tentu saja perusahaan-perusahaan yang punya kontrak jangka pendek atau kontraknya terbatas misalnya, dia tidak akan dilanjutkan untuk perpanjangan kontrak. Kemungkinan itu terutama bagi industri-industri yang terpengaruh sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan seperti industri penerbangan dan sebagainya itu yang saya kira masih relatif terkendala,”
Perusahaan perusahaan yang sistem kerja kontrak akan mengalami keuntungan dalam pemutusan kontrak karena meminimalisir pengeluaran dari perusahaan akan tetapi banyak perusahaan yang dapat mempertahankan peawainya untuk tetap bertahan di resesi ini.

sumber : Detik

Redaktor: Dwitya Yonathan Nugrahrditama

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami