EkonomiFinansial

Keterbukaan Akan Muluskan Revisi PPh

BTN iklan

JAKARTA/Lei – Keterbukaan data termasuk yang selama ini bersifat rahasia bagi Ditjen Pajak menjadi prasyarat utama untuk mengeksekusi rencana penurunan tarif pajak penghasilan.

M. Tunjung Nugroho, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pemeriksaan Ditjen Pajak (DJP) mengatakan akses yang diberikan kepada otoritas menjadi aspek yang krusial sehingga basis pajak, baik subjek maupun objek, dapat terlihat secara transparan.

“Kalau kita menuntut penurunan tarif , itu enggak ada masalah, sepanjang semua basis pajak terlihat. Kalau masih gelap gulita, masih seperti hutan belantara transparansi kita, ya gimana, susah,” ujarnya dalam sebuah diskusi perpajakan, Selasa (11/4).

Akses data yang terbatas, ujar Tunjung, membuat Otoritas Pajak mengalami kesulitan untuk melihat basis pajak secara presisi. Apalagi, perpajakan Tanah Air menggunakan sistem self assessment. Deklarasi harta sekitar Rp4.880 triliun dalam amnesti pajak menjadi bukti krusialnya akses.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang saat ini 25% menjadi 17%. Hal ini diklaim menjadi langkah peningkatan daya saing sekaligus reformasi pajak lanjutan pascaimplementasi tax amnesty.

Presiden juga selalu mengatakan dua pilihan cara penurunan yang sedang dikaji, yakni langsung ke level 17% atau secara bertahap hingga 17%. Namun, hingga saat ini rancangan revisi Undang-Undang (UU) PPh juga belum dimasukkan ke anggota dewan karena kelanjutan pembahasan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum dimulai lagi.

Tunjung mengatakan dengan adanya automatic exchange of information (AEoI), ada peluang keterbukaan akes terhadap data nasabah perbankan. Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait pembukaan kerahasiaan data nasabah untuk pertukaran informasi secara otomatis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan selain mengakomodasi untuk kepentingan pertukaran informasi secara otomatis dengan negara lain, perppu akan memberikan akses bagi DJP untuk melakukan penggalian potensi pajak.

Tunjung mengatakan syarat pemberian akses itu dikarenakan agar basis pajak bertambah di tengah pemberian insentif penurunan tarif. Pada saat yang bersamaan, langkah ini juga diyakini mampu mengurangi praktik-praktik korupsi karena semua data terbuka dan wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

Dengan adanya keterbukaan itu, pihaknya meyakini tax ratio akan melesat tinggi. Tahun lalu, tax ratio khusus untuk penerimaan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP) kembali amblas. Dengan realisasi penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.069 triliun, tax ratio murni hanya mencapai 8,55%, terendah sejak 2011. (lihat tabel)

Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa mengatakan akses dibutuhkan, terlebih jumlah wajib pajak (WP) baru dalam kebijakan amnesti pajak hanya mencapai 50.385 atau 5,2% dari total peserta 965.983 WP. “Ke depan memang tugasnya bukan hanya masalah target, tapi penggalian potensi.”

Pengawasan

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan bahwa basis pajak seharusnya bertambah setelah amnesti pajak sehingga secara agregat mampu mengompensasi rencana penurunan tarif PPh.

“Sayangnya pertambahan jumlah WP minim. Maka, kalau akses fiskus ke data perbankan atau data perbankan secara periodik diberikan ke DJP, akan ada perluasan basis data. Ini penambal hasil tax amnesty. Saya rasa sudah tepat,” tuturnya.

Namun demikian, kewenangan itu harus mutlak diikuti dengan safeguard untuk nasabah, baik berupa pengawasan akses berlapis maupun hukuman bagi pelanggar. Hal ini setidaknya membuat kewenangan akses dijalankan dengan tepat.

Putri Rahayu, Spesialis Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan best practice internasional memang akses data perbankan ini harus diberikan kepada Otoritas Pajak. Namun, langkah ini tetap harus diikuti dengan pengawasan agar kewenangan tidak digunakan sembarangan.

“Bisa jadi di Indonesia sampai sekarang belum karena ada rasa kurang percaya. Makanya, check and balance perlu,” katanya.

 

bisnis

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close