BTN ads
Opini

Ketika Media Tersandung Dokumen Panama

Jakarta, LEI/Antara – Heboh bocornya data dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama seperti menjadi ujian tersendiri bagi para pemilik dan konglemerat media di Indonesia.

Tidak sedikit, nama pemilik media yang diduga terseret dalam daftar pemilik perusahaan cangkang yang dilisting dalam Panama Papers. Alhasil independensi media pun kemudian dipertanyakan, termasuk dalam hal memberitakan soal Panama Papers. Beberapa di antaranya memilih berhati-hati dalam menyajikan apapun berita terkait Panama Papers.

Bahkan ada media yang sama sekali tidak menuliskan berita apapun sepanjang ada kaitannya dengan Panama Papers karena pemilik media terindikasi masuk dalam daftar Panama Papers.

Di sisi lain tetap ada pemilik media yang mempersilakan timnya untuk memberitakan Panama Papers sesuai fakta yang berkembang di lapangan.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, sedikit media yang secara berani memberitakan nama-nama yang diduga tercantum di dalamnya. Staf Khusus Presiden Johan Budi mengatakan data yang ada di dalam Panama Papers belum terverifikasi dengan absah dan masih merupakan potongan alias mozaik-mozaik yang belum utuh.

“Jadi media sebaiknya jangan lantas beranggapan bahwa siapapun yang namanya ada dalam dokumen itu kemudian bisa dianggap sebagai penjahat atau pengemplang pajak,” katanya.

Menurut dia, ada banyak alasan yang mendasari seseorang untuk berinvestasi dalam banyak bentuk.

Oleh karena itu harus ada verifikasi terlebih dahulu terkait alasan dan keberadaan investasi seseorang itu di Panama.

Dari Jurnalis Dokumen Panama merupakan kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca.

Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.

Kisah bocornya dokumen Panama sendiri berawal dari ketika dokumen berukuran 2,6 terabita ini diberikan oleh seorang sumber anonim kepada Sueddeutsche Zeitung pada Agustus 2015 dan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan kepada dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara.

Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya diterbitkan pada tanggal 3 April 2016. Daftar lengkap perusahaan yang terlibat dijanjikan akan dirilis pada awal Mei 2016.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Panama Papers menjadi besar di tangan jurnalis.

Gerard Ryle, Direktur International Consortium of Investigative Journalists, mengatakan bahwa bocoran ini adalah “kejutan terbesar bagi industri ekonomi bawah tanah karena jumlah dokumen yang dibocorkan sangat banyak.” Bocoran ini bahkan kemudian dijuluki sebagai “bocoran terbesar dalam sejarah jurnalisme data” oleh Edward Snowden.

Micah White, pendiri Occupy, mengatakan bahwa Panama Papers merupakan kesempatan baru untuk menguji keberhasilan aktivisme bocoran (leaktivism).

“Panama Papers diteliti oleh ratusan wartawan internasional tepercaya yang telah merahasiakannya selama satu tahun. Inilah profesionalisasi leaktivisme global. Bocoran amatir ala WikiLeaks sudah ketinggalan zaman,” katanya.

Reaksi Indonesia Ketika negara lain begitu reaktif merespons isu Panama Papers yang dampaknya oleh Dana Moneter Internasional disebut merugikan negara berkembang hingga ratusan miliar dolar AS itu, maka Indonesia belum banyak bertindak.

Khusus Indonesia, terdapat 803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan, dan 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers. Menyikapi beredarnya nama-nama pengusaha tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan jika ada yang menghindari pajak, maka negara akan mengejar pajaknya.

Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen milik firma hukum asal Panama Mossack Fonseca yang bocor itu.

“Nanti akan saya sampaikan kalau sudah final semuanya,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini masih sedang memvalidasi informasi yang masuk dengan tujuan untuk mencocokkan data dengan yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20.

“Karena ada menyangkut ‘tax amnesty’ dan lain-lain nanti setelah itu saya umumkan,” katanya.

Hal itu akan dikaitkan dengan fenomena beredarnya hasil laporan investigasi mengenai firma hukum Mossack Fonseca yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Apalagi ketika dianalisis lebih lanjut terkait isi dokumen yang mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri, bukan berasal dari laporan investigasi mengenai firma hukum di Panama.

Bambang menjelaskan data milik DJP berasal dari data resmi otoritas pajak dari negara-negara G20, namun tidak menutup kemungkinan pemerintah menggunakan informasi dari “Panama Papers” sebagai data pembanding. Dokumen Panama merupakan ujian tidak saja bagi pemerintah, tapi bagi para pemilik media yang selama ini memosisikan dirinya di belakang layar pemberitaan.

Media dan pemilik modal kembali diuji dalam hal independensi.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close