Hukum

Ketum APPTHI: MA Harus Lebih Terbuka

BTN iklan
(Foto kiri-kanan: Prof. Dr. Bagir Manan bersama dengan Dr. St. Laksanto Utomo)

JAKARTA, (LEI/Gatra) – Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Laksanto Utomo, mengatakan, Mahkamah Agung (MA) harus lebih terbuka kepada publik kecuali soal putusan perkara yang merupakan wewenang hakim.

Laksanto dalam Focus Group Discussion “Tepatkan Penerapan Konsep Share Responsibility antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial” di Jakarta, Selasa (20/6), mengatakan, untuk memberikan masukan kepada MA terbilang sulit.

“Saya tetap mempunyai tanggung jawab, beberapa kali minta ketemu ketua MA. Saking gregetannya teman-teman dari perguruan tinggi membuat buku Akuntabilitas MA sebagai rasa keprihatinan kita,” katanya.

Pembuatan buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban para akademisi APPTHI untuk memberikan masukkan kepada MA. MA dan perguruan tinggi juga dapat bersinergi misalnya soal penyusunan kurikulum.

“Setelah teman-teman kita ke luar negeri, ada rasa keprihatinan kita, MA di Filipina dan di beberapa negara, untuk membuat kurikulum itu selalu bersama dengan perguruan tinggi, sehingga ada standarisasi,” ujarnya.

Laksanto melanjutkan, pembagian kewenangan antara MA dan KY seharusnya sudah tidak menjadi permasalahan karena dulu pembagiannya sudah cukup baik antara dua lembaga tersebut.

“Cuma kemarin itu terlalu tertutup. Jadi perguruan tinggi dengan lembaga yang lain kita bisa, kita tidak menginginkan mempertanggungjawabkan putusan sebenarnya, makanya yang terakhir mengeksaminasi, itu bukan putusannya, tapi prosesnya. Perguruan tinggi harus tahu,” katanya.

Laksanto melanjutkan, MA juga hampir sama dengan departemen yang besar sekali, melakukan pengawasan, keuangan dan ini sudah tertata. “Kemarin saya dilibatkan panitia eselon I, MA dan KY sama, profesional juga sama, tapi kurang terbuka saja,” ujarnya.

Soal keterbukaan dimaksud, di antaranya soal kepangkatan. “Kan beda, masalah putusan MA itu tanggung jawab hakim, tapi masalah kepangkatan kita harus tahu supaya keluhan-keluhan hakim itu bisa terbuka dan terjawab,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close