HEADLINESHukumOpini

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)

Release Constitutional Review

BTN iklan

Oleh: Victor Tandiasa, SH, MH

Dimilikinya Kewenangan memeriksa an memutus Pengaduan Konstitusional (constitutional Complaint) melalui pintu Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang merupakan satu kewenangan yang tertinggal saat pembentuk UU membentuk UU MK RI, Adalah kerinduan kita bersama para penggiat Konstitusi.

Sebagaimana kita ketahui bersama amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Oleh karenanya Negara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur utama Negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia, memiliki fungsi dan tugasnya sebagai Pelindung hak-hak konstitusional warga Negara (The Protector of citizen’s constitutional rights) dan Pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights).

Inilah yang menjadi dasar konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Hal demikian juga dikemukakan oleh I.D.G Palguna, mengatakan : “bahwa Pengaduan Konstitusional – sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan – sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap Negara yang hendak sunggu-sungguh menjelmakan ajaran negara hukum dalam praktik. Pengaduan Konstitusional adalah salah satu mekanisme pertahanan diri bagi warga Negara untuk mempertahankan hak konstitusionalnya melalui pengadilan terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara. Mahkamah Konstitusi – atau pengadilan dengan nama lain yang diberi fungsi sebagai mahkamah konstitusi – memegang peran kunci dalam hal ini. Sebab, melalui kewenangan yang ada padanya untuk memutus perkara pengaduan konstitusional, mahkamah konstitusi bukan sekedar mengawal konstitusi tetapi juga sekaligus menjadi pelindung hak-hak konstitusional.” (I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman. 186-187).

sejalan dengan apa yang dikatakan I.D.G Palguna, terlihat pula indikasi pemberian kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a, yang menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : a. perseorangan warga Negara Indonesia”. Artinya, warga Negara yang dapat menjadi pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. diantaranya adanya suatu tindakan atas berlakunya suatu undang-undang yang melanggar, merugikan hak konstitusional setiap warga Negara.

Tidak hanya I.D.G. Palguna, terhadap kemungkinan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus Pengaduan Konstitusional melalui Pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Pembentuk UU, Maruarar Siahaan mengatakan : “Dengan demikian jika terdapat tindakan, perbuatan atau aturan yang dikeluarkan oleh Public Authority yang melanggar hak-hak dasar warga negara baik yang bersifat substantif atau proseduril yang dilindungi oleh konstitusi, maka perbuatan atau tindakan dimaksud dapat dibawakan ke depan MK untuk diperiksa dan diputus apakah benar melanggar konstitusi. Keputusan atau perbuatan public authorityI tersebut meliputi putusan pejabat tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan yang dibuat legislatif. Kewenangan ini, belum merupakan wewenang dari MK Indonesia. Akan tetapi dari prinsip konstitusi, konstitusionalisme dan rule of law, agaknya menjadi hal yang ganjil jika pembatasan kekuasaan melalui checks and balance dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tugas MK, keluhan warga terhadap otoritas publik yang merugikannya karena melanggar ketentuan dalam Konstitusi yang menyangkut orang per orang yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan MK. Karena jikalau uu tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka sesungguhnya konstitusionalisme menuntut bahwa hal itu tidak hanya berlaku terhadap legislatif tetapi juga terhadap semua penyelenggara kekuasaan lainnya. Tampaknya ketika memberi standing pada perseorangan untuk menguji undang-undang yang merugikan hak konstitusional perorangan, maka boleh jadi terjadi salah paham tentang ruang lingkup perlindungan konstitusi yang diberikan oleh pengujian uu tersebut. Penggabungan kata hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK secara sama untuk empat jenis golongan pemohon pengujian uu, dalam praktek dan pengalaman hakim MK untuk merumuskan kerugian konstitusional berdasarkan hal yang digabungkan itu, seringkali menimbulkan keraguan, apakah yang dipunyai perorangan yang dapat dilanggar dan dirugikan oleh satu uu, sesungguhnya adalah hak konstitusional, dan bukan kewenangan konstitusional, dan yang tidak sepatutnya digabungkan secara bersama-sama dengan jenis kualifikasi pemohon lain.” (Maruarar Siahaan, “Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup”, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, halaman 32-33)

Hal tersebut pun dikemukakan Maruarar Siahaan saat menjadi Hakim Konstitusi, melalui dissenting opinionnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/P-IV/2006, yang menyatakan “… Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24/2003 juncto Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memberi legal standing pada perorangan mengajukan pengujian konstitusionalitas UU, sesungguhnya harus ditafsir termasuk pengujian perbuatan lembaga Negara yang menjalankan UU yang melanggar hak dasar yang kemudian menimbulkan kerugian Konstitusi bagi perorangan dan masyarakat, karena legal standing bagi perorangan untuk menguji UU, tidak banyak ditemukan dalam UUD maupun UU tentang MK di banyak Negara di dunia, tapi memberikan kepada perseorangan legal standing untuk menggugat pelanggaran hak-hak dasar (basic rights) yang diatur Konstitusi, yang dikeluhkan telah dilakukan dalam lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun judikatif…” ( vide halaman 79 Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006);

Oleh karenanya, saya Viktor Santoso Tandiasa selaku “Constitutional Lawyer” sedang mengupayakan agar kerinduan tersebut dapat terwujud melalui upaya Mengajukan Permohoann Uji Materiil UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Konstitusi.

Perlu dipahami bahwa ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan norma “Original” yang secara limitatif diambil dari ketentuan Norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak mungkin dilakukan pemaknaan terhadap ketentuan norma tersebut. Apabila ketentuan tersebut diberikan pemaknaan maka hal tersebut akan merubah ketentuan norma “Original” Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, Conditionally Unconstitutional hanya dapat diletakan dalam Penjelasan Pasal dari ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI dan Ketentuan Norma Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman.

Namun dengan tidak dibaginya bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Pasca diubahnya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003. Dimana dalam bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) berisi tentang Penjelasan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga sulit untuk mengutip frasa yang akan menjadi pemaknaan atas ketentuan Norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka pemaknaan tersebut diletakan pada ketentuan norma Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON, maka secara mutatis mutandis berlaku kepada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MKRI.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3.401 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami