HEADLINES

Khaleb dan Josua balik kekampung halaman tuk Bela Hutan di Negeri Sabuai

BTN iklan

LEI, Jakarta- Khaleb Yamarua (21) sejatinya seorang pemuda biasa. Di usianya sekarang dia mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon. Dia memiliki saudara kembar Josua, yang juga berkuliah di universitas yang sama namun beda jurusan. Josua kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan.

Karena pertimbangan agar dekat dengan kerabat dan hemat biaya, si kembar ini memilih kuliah di Ambon. Memang, Ambon adalah kota yang paling dekat dengan kampung halaman mereka di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Namun guratan nasib jugalah yang membawa Khaleb dan Josua terikut dalam peristiwa yang terjadi di desanya.

Pada tanggal 14 Februari 2020 Khaleb pulang ke kampung. Namun tidak seperti kunjungan biasanya, putra pasangan Melkisedek Yamarua (Almarhum) dan Agustina Ahwalam ini kembali ke desa, karena ada panggilan kerabat dekatnya, Stefanus Ahwalam.

Dia diberitahu beberapa hari ke depan, pemuda Sabuai akan melakukan aksi demonstrasi. Targetnya CV Sumber Berkat Makmur (SBM), sebuah perusahaan perkebunan yang selama ini beroperasi di Desa Sabuai.

Selama ini, bagi warga keberadaan CV SBM adalah pembuat masalah. Warga resah dengan lahan hutan adat yang di buka perusahaan. Padahal mengacu adat setempat, lahan tersebut sudah diikat sasi, atau lahan terlarang untuk dibuka.

“Ada beberapa bentuk larangan yang telah kami sampaikan ke perusahaan, yaitu pemalangan [jalan masuk ke hutan] sebanyak tiga kali. Bahkan hutan tersebut juga telah kami sasi lewat prosesi adat tanggal 7 Juni 2019,” urai Khaleb, saat dijumpai beberapa waktu lalu.

Rusaknya Hutan di Negeri Sabuai

Perusahaan CV SBM adalah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Desa Sabuai. Izinnya didasarkan pada SK Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, Nomor 151 tanggal 8 Maret 2018. Operasi yang diberikan adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) seluas 1.183 hektar untuk usaha perkebunan tanaman pala. Dalam rencana, perusahaan telah menyiapkan 5.000 bibit tanaman.

Beberapa bulan kemudian, -karena ada kayu di areal kerjanya, perusahaan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang disetujui oleh Dishut Kehutanan Maluku berdasarkan SK Nomor 52.11/SK/DISHUT-MAL/459 tanggal 25 April 2018 tentang persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I, untuk area seluas 371 hektar.

“Izin dikeluarkan karena kebetulan lokasi yang diberikan untuk izin perkebunan berada pada Area Penggunaan Lain (APL), -non kawasan hutan, yang di dalamnya ditumbuhi pohon secara alami, sehingga dapat diberikan IPK,” sebut Sadli Lie Kadis Kehutanan Maluku, pada saat dijumpai bulan Januari 2021 lalu.

Lie menyebut IPK yang dikeluarkan secara administratif didasarkan karena perusahaan telah mengantongi izin perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemkab SBT.

Dari awal, sebenarnya sudah terendus motif CV SBM tak semata melakukan budidaya pala, tapi juga mengincar kayu tegakan yang berharga. Izin IUP-B Tanaman Pala yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten SBT digunakan sebagai rujukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk menyetujui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Dalam tahap pertama, -di area seluas 371 hektar, target volume tebangan adalah 24.700 meter kubik, dan pada tahap kedua dengan luas sekitar 415 hektar adalah 35 ribu meter kubik. Sehingga total IPK 60 ribu meter kubik.

Merujuk pada data di Dinas Kehutanan tentang realisasi produksi, Lie menyebut selama 18 bulan melakuka aktifitas, kayu IPK terkumpul oleh CV SBM adalah 17 ribu meter kubik. Hasil pantauan Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan selama periode itu di Kabupaten SBT terjadi deforestasi seluas 870 hektar, yang disumbangkan dari izin perkebunan seluas 1.183 hektar di area panggunaan lain (APL).

Namun, alih-alih beroperasi di areal yang ditentukan, alat berat perusahan juga merangsek hingga masuk ke wilayah hutan adat. Ini yang lalu memicu kemarahan warga. Sebaliknya berdasarkan tuturan warga, janji pemberian bibit tanaman pala tak kunjung tiba.

Gesekan-gesekan pun timbul di lapangan. Permintaan agar penebangan disetop tak diindahkan perusahaan. Tak tinggal diam, warga melayangkan surat aduan ke Dirkrimum Polda Maluku, tanggal 6 Agustus 2020. Sayangnya laporan warga tidak mendapat tanggapan pihak berwajib.

Sementara itu alat berat perusahaan tetap masuk dan merobohkan pohon-pohon yang telah berusia ratusan tahun.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami