KarirOpini

Kinerja dari Nadim Makarim Selama Pandemi

BTN iklan

LEI, Jakarta,- Nadim makarim sebagai mentri pendidikan mengeluarkan keluh kesahnya “beban dan amanah kepemimpinan adalah untuk bisa mengimbangi semua prioritas yang terpenting, pasti ada treath of yang memilih satu ada treath ofnya tetapi tidak bisa unidimensional”.
pemaksaan terhadap pilihan yang dilakukan tidak bisa berlaku di pemerintahan untuk saat ini.
menurut Nadim Makarim sebagai Mentri pendidikan “melihat indonesia berada di ujung Krisis yaitu Krisis kesehatan, ekonomi dan krisis pembelajaran, Krisis pembelajaran ini terjadi pada saat pandemi covid 19 bergelar. kita tidak bisa membuat 1 kebijakan hanya berdasarkan 1 krisi.”
Kita harus memenuhi aspek 3krisis untuk bisa membuat sebuah kebijakan. Dan setelah pandemi ini kita harus melanjutkan kehidupan kita berdasarkan keputusan yang kita buat. Berdasarkan keluh kesahnya di podcash youtube.

Pada masa jabatan sebagai mentri pendidikan nadim makarim pada saat ini memang sulit dimana beliau dihadapi krisis pendidikan dan tak disangka sangka adanya Covid menyerang. dan beliau merasa jethook dengan hal ini. akan tetapi beliau tetap berusaha dengan trobosan membuat empat fokus kebijakan merdeka belajar terkait ujian Sekolah Berstandar Nasional atau (USBN), Ujian nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) zonasi.
Nadim menhharapkan bahwa kebijakan ini membuat guru dan sekolah lebih merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar siswa.
Sistem zonasi yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan, pada tahun 2021 akan diubah oleh Nadiem. Perubahan itu terutama menyasar para siswa berprestasi yang ingin bersekolah di sekolah favorit dan siswa kurang mampu. Aturan yang akan ditetapkan, jika awalnya jalur prestasi hanya diberi kuota 15 persen, maka akan ditingkatkan menjadi 30 persen. “Jadi bagi ibu dan bapak, para orangtua yang sangat bersemangat mem-push anaknya mendapatkan nilai baik dan prestasi baik, maka inilah kesempatan bagi mereka buat mendapatkan sekolah yang baik. Yang diinginkan oleh mereka,” ujar Nadiem. Sementara, persentase sisanya, 70 persen, digunakan untuk PPDB. Sebesar 50 persennya diperuntukkan bagi sistem wilayah. Untuk jalur afirmasi (siswa kurang mampu) diberi kesempatan 15 persen, dan jalur pindahan sebanyak 5 persen. Untuk merealisasikan sistem zonasi tersebut, Nadiem menyatakan akan menyerahkan kepada kebijakan peraturan di daerah. Kemendikbud hanya menyiapkan ksi-kisinya.

Dan pada saat ini semua trobosan dari bapak nadim makarim suda sepenuhnya berjalan dengan baik dengan dihapuskannya UN, Melalui Merdeka Belajar, Menteri Nadiem akan menyederhanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Beberapa komponen akan dipangkas. Guru akan memiliki kebebasan dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.
Dan Sistem Zonasipun sudah berjalan pada bulan juli kemarin maupun pada bulan Agustus pada saat penerimaan mahasiswa baru.

 

kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami