Politik

KIPP Nilai Tepat Gerindra Dukung Jokowi Capres 2019

BTN iklan

Jakarta, LEI – Keputusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) 2019 merupakan langkah tepat.

“Menurut pandangan kami, Hanura sebagai partai pendukung pemerintah sudah melakukan langkah strategis yang tepat dan cerdas,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta, Sabtu (5/8).

KIPP Indonesia menilai keputusan Haruara itu cerdas karena pertama, koalisi politik merupakan suatu keniscayaan, yang tidak dapat dipungkiri dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multi partai, apalagi menjelang Pilkada 2018, dan pemilu/pilpres serentak 2019.

“Dukungan Hanura terhadap Joko Widodo, merupakan wujud dari koalisi strategis yang akan dibentuk. Dalam koalisi strategis bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan tahan lama,” katanya.

Koalisi strategis terbentuk bukan karena seorang calon presiden belum mendapat “perahu” tetapi terbentuk atas kepentingan politik partai secara kelembagaan.

Kedua, koalisi strategis ini juga didasarkan atas penekanan kesamaan preferensi kebijakan, minimal connected coalition, terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan, dan asumsi koalisi parpol, bertujuan “policy seeking” yakni mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai.

“Bila koalisi ini terbentuk, maka loyalitas peserta koalisi partai akan terbentuk, karena diikat oleh tujuan kebijakan,” ujarnya melalui siaran pers.

Ketiga, koalisi ini juga bertujuan untuk mengamankan suara di parlemen dan memastikan kontrol di parlemen, untuk itu dibutuhkan grand coalition sejak dini.

Keempat, walau dalam beberapa survei popularitas Jokowi sedang turun karena beberapa kebijakannya yang tidak populis seperti Perppu mengenai Ormas, tetap Hanura membutuhkan sosok pemimpin untuk mendongkrak suara partainya, baik pada pilkada 2018 maupun pemilu serentak 2019.

“Kita ketahui, pada pemilu 2014, Hanura di urutan buncit, peringkat terakhir dengan 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara. Dengan mendukung Presiden Joko Widodo, otomatis perolehan suaranya juga akan ikut terdongkrak,” katanya.

Girindra melanjutkan, pun sebaliknya keuntungan untuk Presiden Jokowi adalah mendapatkan sosialisasi politik atau marketing politik dari mesin-mesin parpol pengusung sejak jauh-jauh hari. Hal ini akan berpengaruh pada ingatan pemilih di seluruh Indonesia.

“Kelima, di media-media mewartakan bahwa akan ada lagi reshuffle jilid III. Dukungan sejak dini bisa dinilai sebagai mengamankan posisi-posisi orang parpol yang masuk dalam Kabinet Presiden Joko Widodo atau dapat mempertinggi daya tawar politik untuk menambah kader parpol yang mengusung sejak dini untuk masuk dalam Kabinet Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.

Keenam, mengutip pakar pemilu almarhum Mulyana Wirakusumah, bahwa dalam pendidikan demokrasi, seyogyanya mengerti siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden dan wakil calon presiden, sehingga tidak menjadi ‘kendaraan terbuka’ yang dikendarai oleh siapapun.

Ketujuh, adapun ancaman koalisi pragmatik terbentuk karena balas jasa. Koalisi ini tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh koalisi besar yang kuat, karena masing-masing anggota koalisi mempunyai daya tawar tersendiri dan sewaktu-waktu bisa hengkang.

“Hal ini tidak tertutup kemungkinan terjadi jika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review membatalkan presidential threshold 20 persen,” kata Girindra.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami