Opini

Klaim Hutan Adat Di Lahan Perkebunan

BTN iklan

LEI, Jakarta– Bicara Hutan adat dan masyarakat adat atau lahan adat akhir-akhir ini buming kembali,
Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Mitra Lingkungan Hidup Kehutanan Bambang Supriyanto Menanggapi adanya dasar kita adalah UU 41 tentang kehutanan. Pengakua hutan adat disahkan oleh kementrian LHK yang didasarkan ketetapan masyarakat hukum adat

bahwa pasal 67 harus ada pembimbuingnya, kelembagaanya, ada hukum adatnya dan ada komoditasnya. Kalau ditetapkan Perda oleh Bupati, atau kepala daerah dan harus mengusulkan wilayah adatnya; harus clear and clear setelah selesai diusulkan kemetrian RaK. Kemudian di verifikasi kemudian divalidasi dilapangannya bekerja sama dengan tim. Jika ada klaim negara harus ikut andil dalam penyelesaian masalahnya.

Bambang Supriyanto menuturkan “Status hutan adat yang sudah diberikan surat resmi kita fasilitasi dengan adanya mediasi, masyarakat memiliki dokumentasi atas klaim tersebut, Dengan adanya dasar legalitas tadi kita bicarakan jalan kluarnya apakah desa itu dijadikan hutan adat atau menjadi pola kemitraan bagi perusahaan.

Klam Hutan adat bisa ditolak jika tidak ada bukti legal yang tersurat. Dan banyak kejadian kejadian Verifikasi dari tim dinyatakan dalam berita acara dan lokasi itu dinyatakan tidak tepat maka kasus tidak dapat diteruska prosesnya. Walaupn masyarakat datang berbondong bondong jika tidak legal tetap dinyatakan tidak legal.

Bambang Supriyanto juga menambahkan bahwa adanya penelitian masyarakat subjeknya MAH melalui perda kalau Objeknya melalui pemerintah daerahsupaya waktu dikirimkan clear and clean da jika ada masalah negara juga harus cek kembali, atau terjun kelapangan begitu penjelasan dari Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Mitra Lingkungan Hidup Kehutanan.

Dilapangan banyak pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya dan Bambang menjelaskan Masyarakat adat yang ada disana sampai menyerang pekerja yang ada di perkebunan dan itu yang memicu adanya klaim dan sampai ada beberapa orang yang dicekal oleh polisi disebabkan Masyarakat ada yang membuat onar. Kalau semua menghormati legalitas yang dibuat tidak akan terjadi.

akan tetapi kejadian yang ada dilapangan ber beda dikatakan Bambang. Karena memang Hutan milik Masyarakat adat Kinipan di usik oleh Perusahan dari BUMN sendiri. dan Masyarakat adat masih menggantungkan kehidupannya dari Hutan adat yang selam ini mereka jaga beratus ratus taun.

 

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami