Hukum

Klaim Junipa Dianggap Tidak Sederhana

BTN iklan

JAKARTA/Lei — PT Tehate Putra Tunggal dan PT Trimanten Gemilang menilai klaim utang yang diajukan Junipa Pte Ltd tidak sederhana karena masih membutuhkan penghitungan ulang.

Kuasa hukum para termohon JS Simatupang mengatakan klaim yang diajukan pemohon yakni Rp135,7 miliar belum diakui oleh prinsipalnya. Kliennya merasa sudah melakukan pembayaran kepada PT Bank UOB Indonesia sebelum utang tersebut dialihkan kepada Junipa selaku pemohon.

“Pemohon harus memastikan dulu sisa utang yang masih harus dibayar oleh kami, karena sudah ada pembayaran,” kata Simatupang seusai persidangan

Menurutnya, klaim utang dari permohon Rp135,7 miliar masih mampu diselesaikan oleh para termohon tanpa melalui persidangan. Prinsipalnya juga siap menempuh restrukturisasi secara bilateral kepada Junipa.

Simatupang mengakui sejunlah pemberian fasilitas kredit secara bertahap dari Bank UOB Indonesia. Nominal seluruhnya mencapai Rp565 miliar dan digunakan un tuk kegiatan proyek bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menurutnya, para termohon telah melakukan pembayaran Rp560 miliar kepada bank. Utang pokok seharusnya sudah terselesaikan dan hanya menyisakan bunga beserta akumulasi denda. Prinsipalnya mengaku belum pernah mendapatkan laporan dari bank yang memerinci mengenai besaran utang pokok, bunga, dan denda.

Laporan terkait pembayaran yang sudah dilakukan juga belum disampaikan. Pihak bank harus mengakui adanya sejumlah pembayaran dari para termohon. Terlebih, fasilitas kredit yang diberikan dipergunakan untuk kepentingan proyek, bukan komersial.

Dia menjelaskan pembayaran pinjaman untuk proyek tersebut bukan melalui para termo hon, tetapi Bank UOB langsung melakukan auto-debet dari PLN. Pihaknya mempunyai outstanding Rp125 miliar dan agunan Rp65 miliar kepada PLN.

Pembayaran terakhir dilakukan pada 2015 karena saat itu proyek yang digarap bersama PLN mengalami kendala dan dihentikan sementara. Proyek yang digarap yakni konstruksi listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Simatupang juga menilai pemohon tidak bisa menyatukan para termohon dalam satu nomor perkara. Termohon I dan II tidak mempunyai hubungan hukum dan seharusnya dimohonkan secara terpisah.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon Swandy Halim menilai perbedaan persepsi nominal tagihan tidak menghalangi dijatuhkannya putusan restrukturisasi utang.

Berdasarkan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan utang jatuh waktu dan dapat ditagih.

“Jumlah pasti utang-piutang akan diverifikasi lebih lanjut dalam proses PKPU yang dipimpin oleh hakim pengawas,” kata Swandy.

Dia berpendapat para termohon belum melunasi seluruh utangnya dikarenakan sebelumnya mereka mengaku telah meminta restrukturisasi utang kepada Junipa. Jika utang sudah lunas, tidak perlu dilakukan restrukturisasi. Perkara tersebut akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak pada 18 Agustus 2016. (bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

9 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami