Hukum

KLHK Gugat Perusahaan Thailand Terkait Tumpahan Minyak Montara

BTN iklan

Jakarta, LEI – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal melayangkan gugatan baru kepada tiga perusahaan minyak Thailand, terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara di perairan Australia yang berdampak ke Indonesia.

Ketiga perusahaan itu yakni The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) sebagai tergugat I, The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) selaku tergugat II, dan The Petroleum Authority of Thailand Public Company Limited (PTT PCL) sebagai tergugat III.

Ketiga perusahaan tersebut digugat karena diduga merusak ekosistem air laut di Indonesia bagian timur.

Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan, pihaknya segera mendaftarkan ulang gugatan kepada tiga perusahaan tersebut.

Pasalnya, perkara gugatan sebelumnya dengan No.241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. dinyatakan dicabut pada Selasa (6/2). Padahal, perkara tersebut sudah memasuki persidangan pokok perkara setelah penggugat dan para tergugat gagal berdamai dalam mediasi 16 Januari lalu.

“Segera kami layangkan gugatan setelah penelitian kami rampung. Ini sudah separuh jalan, tinggal sedikit lagi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (7/2).

Pencabutan perkara terdahulu, jelasnya, dilakukan untuk memperbaiki seluruh substansi gugatan dalam pokok perkara. Putusan tersebut telah dikomunikasikan dengan seluruh tim riset dan hukum KLHK.

Dia mengatakan dalam gugatan baru, pihaknya juga tetap menggugat ketiga perusahaan dari negara gajah putih itu sesuai dengan gugatan sebelumnya. Dia tidak ingin mengambil risiko gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima oleh majelis hanya karena alasan kurang pihak.

Menurut dia, lebih baik KLHK menggugat seluruh pihak yang berkaitan dengan tumpahan minyak Montara karena ketiga perusahaan Thailand itu saling berkaitan dan harus bertanggung jawab renteng atas pencemaran lingkungan di perairan Indonesia.

Adapun, perusahaan yang digugat KLHK meliputi operator kilang minyak, pemilik operator, dan pemegang saham.

Dalam gugatan terdahulu, KLHK menggugat dengan ganti rugi sebesar Rp27,47 triliun kepada ketiga perusahaan Thailand tersebut. Rinciannya, ganti rugi materiel senilai Rp23,01 triliun dan biaya pemulihan lingkungan Rp4,46 triliun.

Namun dalam gugatan baru, kata Jasmin, nilai gugatan ganti rugi tersebut diprediksi meningkat karena ada bukti baru berupa efek pencemaran lingkungan di perairan Indonesia bagian timur yang dilakukan oleh PTTEP Australasia (PTTEP AA).

Dari pemeriksaan tim riset di lapangan, lanjutnya, masih ditemukan adanya gumpalan minyak di perairan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Pulau tersebut terkena imbas tumpahan minyak Montara yang dioperasikan oleh PTTEP AA.

Menurut Jasmin, tim riset menemukan adanya kerusakan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Padahal, tumpahan minyak Montara terjadi pada 2009. “Ada kemungkinan nilai gugatan kami bertambah. Itu sangat memungkinkan karena masih ditemukan kerusakan,” katanya.

Terkait dengan gugatan baru yang akan dilayangkan KLHK, Kuasa hukum PTT Public Company Limited Andi Simangunsong mengatakan, pihaknya akan meladeni KLHK apabila kubu pemerintah mengajukan gugatan baru.

Kendati demikian, lanjut Andi, alangkah baiknya jika PTT Public Company Limited tidak diikutsertakan dalam gugatan KLHK yang baru. “Kami mengapresiasi KLHK sudah mencabut gugatannya karena memang gugatannya banyak salahnya,” katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Namun demikian, dia meminta KLHK tidak mengaitkkannya dengan aksi PTTEP AA di Australia dalam gugatan barunya.

Dalam gugatan sebelumnya, KLHK menyebutkan PTT Public Company Limited merupakan tergugat III yang menjadi pemegang saham dari tergugat II, yakni PTTEP. Sementara itu, tergugat I PTTEP AA adalah badan usaha yang dioperasikan oleh tergugat II di Australia.

Menurut Andi, KLHK melanggar Pasal 3 ayat (1) UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas jika tetap menggugat PTT PCL dalam gugatan baru.

Pasal itu menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. “Apa pemerintah Indonesia mau menerobos hukumnya sendiri?,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum PTTEP AA sebagai tergugat I Fredrik J Pinakunary menuturkan, nama tergugat dalam gugatan KLHK seluruhnya salah.

Tergugat I, kata dia, cukup bernama PTTEP Australasia, tidak sepanjang nama di petitum gugatan KLHK. Perseroan merupakan operator kilang minyak yang beroperasi di perairan Montara, Australia.

Sementara itu, tergugat II seharusnya bernama PTTEP yang merupakan singkatan dari PTT Exploration and Production. Tergugat II adalah induk usaha tergugat I yang berbasis di Thailand.

Sementara itu, tergugat III seharusnya ditulis PTT Public Company Limited, bukan seperti yang tertulis dalam gugatan. Tergugat III adalah perusahaan pelat merah Thailand yang berfungsi sebagai pemilik dan pemegang saham dari tergugat II.

Untuk diketahui, KLHK menggugat ketiga perusahaan asal Thailand itu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak 22 Agustus 2017.

Perkara tersebut bermula dari meledaknya kilang minyak tergugat I. KLHK menyebutkan para tergugat telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Tergugat I (PTTEP AA) selaku operator dianggap lalai dalam mengoperasikan kilang minyak sehingga menyebabkan meledaknya unit pengeboran West Atlas di ladang minyak Montara. Dampaknya, terjadi kebocoran minyak mentah ke perairan Australia yang berlangsung selama 74 hari sejak 29 Agustus 2009 hingga 3 November 2009. Limbah minyak itu kemudian menyebar ke perairan Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

.dari berbagai sumber.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami