Hukum

KLHK Hentikan Sementara Pembangunan Dua Pulau Reklamasi

BTN iklan

KLHK Rasio RidhoJakarta, LEI/Antara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan operasional pembangunan Pulau C dan D yang terletak di Pantai Utara DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sanksi administratif berlaku selama 125 hari sampai perusahaan pengembang yang bersangkutan, yakni PT Kapuk Naga Indah (PT KNI) dapat memperbaiki pelanggaran dan izin lingkungan terkait dengan pembangunan.

“Penghentian ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KLHK yakni SK 354/ Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. Jadi, jangan melakukan kegiatan apa pun selama permintaan pemerintah terkait dengan dampak lingkungan dan izin belum terpenuhi,” katanya saat melakukan peninjauan di Pulau C, salah satu dari 17 pulau reklamasi di pantai utara DKI Jakarta.

Penghentian sementara ini secara simbolis ditandai dengan pemasangan plang pemberhentian sementara proyek yang dipasang oleh pihak KLHK di kawasan Pulau C dan D.

Dengan adanya sanksi tersebut, menurut dia, PT KNI harus menghentikan aktivitas pembangunan pulau reklamasi, dan semua kegiatan perusahaan tersebut hanya diizinkan sesuai dengan perintah pemerintah.

Selain itu, PT KNI harus membatalkan reklamasi Pulau E dan memeriksa kembali sumber material pengurukan yang digunakan, kemudian harus membuat kanal alur keluar pemisah antara Pulau C dan D.

Rasio menyatakan bahwa kanal pemisah yang merupakan akses keluar masuknya air pada Pulau C dan D telah tercantum dalam izin perencanaan pembangunan. Namun, dalam praktiknya perusahaan tidak melaksanakan pembangunan kanal sebagaimana mestinya sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran prosedur pembangunan.

“Pemisahan Pulau C dan D oleh kanal itu ada di prosedur perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Akan tetapi, tidak dilaksanakan. Ini saja sudah mengindikasikan bahwa ada yang salah dari proyek ini,” kata Rasio.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, San Afri Awang menjelaskan isi dari SK, yakni penegasan pada wewenang yang harus dilakukan terkait dengan tindak lanjut dari sanksi administratif terhadap dua perusahaan terhukum.

Wewenang tersebut terkait dengan penerbitan izin lingkungan yang baru oleh Gubernur DKI Jakarta serta supervisi dan pengawasan bersama antara KLHK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Latar belakang dikeluarkannya tiga SK Menteri LHK ini adalah karena persoalan reklamasi pantai utara memerlukan penanganan yang khusus dari KLHK,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. sejujurnya saya masih belum paham dengan berita reklamasi ini, tetapi setelah saya baca dari artikel di atas kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu . bahwa pemerintah hanya memberikan sanksi administrasi saja kepada perusahaan tersebut dan sebagai simbol hanya di pasang plang bahwa proyek tersebut di hentikan, padahal banyak perihal yang merugikan dalam reklamasi ini, mulai dari prosedur perencanaan pembangunan yang telah disepakati. Akan tetapi, tidak dilaksanakan. Ini saja sudah mengindikasikan bahwa ada yang salah dari proyek ini hingga lingkungan yang dapat berdampak panjang untuk kehidupan di sekitarnya karena reklamasi pantai utara memerlukan penanganan yang khusus dari KLHK . jika di lihat dalam undang undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 23 ayat 1 ” Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang
    berdampak penting yang wajib dilengkapi
    dengan amdal terdiri atas:
    a. pengubahan bentuk lahan dan bentang
    alam;
    b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang
    terbarukan maupun yang tidak
    terbarukan;
    c. proses dan kegiatan yang secara
    potensial dapat menimbulkan
    pencemaran dan/atau kerusakan
    lingkungan hidup serta pemborosan dan
    kemerosotan sumber daya alam dalam
    pemanfaatannya;
    d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat
    mempengaruhi lingkungan alam,
    lingkungan buatan, serta lingkungan
    sosial dan budaya;
    e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan
    mempengaruhi pelestarian kawasan
    konservasi sumber daya alam dan/atau
    perlindungan cagar budaya;
    f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,
    hewan, dan jasad renik;
    g. pembuatan dan penggunaan bahan
    hayati dan nonhayati;
    h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi
    dan/atau mempengaruhi pertahanan
    negara; dan/atau
    i. penerapan teknologi yang diperkirakan
    mempunyai potensi besar untuk
    mempengaruhi lingkungan hidup.”
    di pasal tersebut pada point A sudah diterangkan “pengubahan bentuk lahan dan bentang alam”, dan point C “proses dan kegiatan yang secara
    potensial dapat menimbulkan
    pencemaran dan/atau kerusakan
    lingkungan hidup serta pemborosan dan
    kemerosotan sumber daya alam dalam
    pemanfaatannya” . sehingga sudah pasti reklamasi teluk tersebut harus di hentikan karna banyak menimbulkan kerusakan dalam berbagai hal dan tidak sesuai dengan apa yang sudah di sepakati oleh pemerintah .

    (wulan merry melisa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close