HEADLINESHukum

KLHS Rekomendasikan Penambangan CAT Watuputih Tak Dilakukan

BTN iklan
Karst Sukolilo Pegunungan Kendeng

Jakarta, LEI – Tim Pelaksana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan merekomendasikan bahwa penambangan di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih belum dapat dilakukan sampai ada keputusan status CAT Watuputih dapat ditambang atau tidak.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 12 April 2017 dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Ego Syahrial dan Tim Komunikasi Presiden yakni Johan Budi, Ari Dwipayana serta Sukardi Rinakit.

“Kami mendengarkan laporan Tim KLHS, yang dibentuk pada 2 Agustus 2016,” kata Teten.

KLHS digunakan untuk menguji kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan pemanfaatan sumber daya alam di pegunungan Kendeng, khususnya wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. KLHS di wilayah pegunungan Kendeng merupakan perintah dari Presiden Jokowi setelah bertemu dengan para penolak kegiatan penambangan di CAT Watuputih.

Tim KLHS berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Siti Nurbaya sebagai Ketua Pengarah, dan ketuanya dijabat Drektur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan San Afri Awang. Guru besar Institut Pertanian Bogor Soeryo Adiwibowo menjanat coordinator Tim KLHS yang beranggotakan 15 ahli dari berbagai perguruan tinggi.

Selain TIM KLHS, ada juga Tim Panel Pakar yang dibentuk Kantor Staf Presiden, diketuai Sudharto P. Hadi, mantan rektor Universitas Diponegoro, beranggotakan 11 ahli dari berbagai disiplin keilmuan dan universitas.  Kedua tim telah bekerja sama dalam kurun waktu tujuh bulan dari Oktober 2016 – April 2017 untuk menyusun dan menguji kualitas KLHS.

Teten memaparkan, selama periode itu, terdapat dinamika dan perkembangan di lapangan, sehingga KLHS dibagi menjadi dua yakni KLHS Tahap I mencakup zona Rembang (CAT Watuputih) dan Tahap 2 mencakup keseluruhan pegunungan Kendeng yang melintasi tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tujuan KHLS tahap I adalah merekomendasikan kebijakan pencegahan dampak lingkungan di wilayah tersebut. “Hasil KLHS tahap I dijadikan rujukan oleh Kementerian ESDM untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam melakukan pendalaman terhadap fungsi lindung CAT Watuputih, melalui pengumpulan data primer,” ungkapnya.

Sementara KLHS tahap II ditargetkan dituntaskan paling lambat dua bulan ke depan.

Ditegaskan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini tidak hanya menyangkut mengenai kegiatan PT Semen Indonesia, tapi juga terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) lain.

Sumber: www.ksp.go.id

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close