LiputanRegulasi

Koalisi Advokat Ajukan Hak Uji Materiil Permenkes Tentang Pelayanan Radiologi Klinik

BTN iklan

JAKARTA, LEI –  KOALISI ADVOKAT TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL TERHADAP PERMENKES NO.24/2020 KE MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, Koalisi Advokat untuk Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (“Koalisi Advokat”), yang terdiri dari:
1. Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.
2. Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
3. Dr. Cholidin Nasir, S.H., M.H.
4. Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.H.
5. Dr. Syaiful Ma’arif, S.H., C.N., M.H.
6. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.
7. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
8. Dr. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H.
9. Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.H., M.M., LLM.
10. Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.
11. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D
12. Wirawan Adnan, S.H., M.H.
13. Rusdianto Matulatuwa, S.H.
14. Iqbal Jefriano, S.H.
15. Parvesh Nanekram Nandwani, S.H.,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien yang terdiri dari:

  1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr. Daeng M Faqih, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan DR. Dr. Henry Salim Siregar, Sp.OG (K) selaku Sekretaris Jenderal,
  2. DR. drg. R.M. Sri Hananto Seno, SpBM., MM, Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
  3. Dr. Poedjo Hartono, Sp.OG, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)
  4. Prof. DR. Dr. David Sontani Perdanakusuma, Sp. BP-RE(K), Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
  5. Prof. drg. Chiquita Prahasanti, Sp. Perio, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)
  6. DR. Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp. BS (K), Wakil Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)
  7. Dr. Dyah Agustina Waluyo, Sekretaris Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK)
  8. DR. Dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FAPSIC, FESC, FSCAI, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PPPERKI)
  9. Dr. Dafsah Arifa Juzar, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, FAsCC, FESC, Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia (PP PERKI)
  10. DR. Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis  Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI)
  11. DR. Dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM, Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
  12. DR. Dr. Tirza Z. Tamin, Sp.KFR(K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (PPPERDOSRI)
  13. Prof. Dr. dr. Hening L. Putra, Sp.KFR(K), Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia
  14. Prof. DR. Dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi RadiasiIndonesia (PP PORI)
  15. DR. Dr. Sri Mutya Sekarutami, Sp.Onk.Rad (K), Ketua Kolegium Onkologi Radiasi Indonesia (KORI)
  16. Dr. Ari Kusuma Januarto, Sp.OG (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (PP POGI)
  17. Prof. Dr. Wachyu Hadisaputra, Sp.OG (K), Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
  18. Dr. Eko Purnomo, Sp.KN (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PP PKNI)
  19. DR. Dr. Budi Darmawan, Sp.KN (K), Ketua Kolegium Kedokteran Nuklir Indonesia
  20. DR. Dr. Astrid B Sulistomo, MPH, Sp.OK, Ketua Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI)
  21. Dr. H. Muchtaruddin Mansyur, MSC, Sp.Ok, Ph.D, Ketua Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia (KKOI)
  22. DR. Dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR, Ketua Pengurus Pusat  Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI)
  23. Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K), FISR, Ketua Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia
  24. DR. Dr. Nur Rasyid, SpU (K), Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (PP IAUI)
  25. DR. Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PP PERDOSKI)
  26. Prof. DR. Dr. Oki Suwarsa, Sp.KK(K), M.Kes, Ketua Kolegium Dermatologi dan Venereologi Indonesia (KDVI)
  27. DR. Dr. Edi Mustamsir, Sp.OT (K), Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (PP PABOI)
  28. DR. Dr. Ferdiansyah, Sp.OT (K), Ketua Kolegium Orthopaedi danTraumatologi Indonesia
  29. DR. Dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCPI (Hon), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI)
  30. Prof. DR. Dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K), MPH, S.H., Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI)
  31. Prof. DR. Dr. Abdul Hafid Bajamal, Sp.BS, Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI)
  32. Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
  33. Dr. Ardiansyah Bahar, MKM, Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI)
  34. Prof. DR. Dr. Syafri K. Arif, SpAn, KIC, KAKV, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Insentif (PERDATIN)
  35. Prof. DR. Dr. Nancy Margarita Rehatta, SpAn, KNA, KMN, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Insentif

Telah secara resmi mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Permenkes Nomor 24 Tahun 2020) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah Somasi yang dilayangkan Koalisi Advokat dan beberapa Surat Keberatan yang diajukan Para Klien secara langsung kepada Menteri Kesehatan tidak pernah sama sekali dihargai atau dijawab.

Adapun garis besar alasan yurudis Permohonan HUM terhadap Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

I. UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN MEMBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MENGATUR KOMPETENSI DOKTER/DOKTER GIGI DAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS (TERMASUK SUBSPESIALIS), TERMASUK DALAM HAL INI KOMPETENSI DALAM PELAYANAN RADIOLOGI (DAN TIDAK MEMBERIKAN KEWENANGAN TERSEBUT KEPADA MENTERI KESEHATAN).

II. PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 DENGAN CARA MELAWAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI YAITU UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TELAH MENCAMPURI KEWENANGAN KKI MENGATUR KOMPETENSI DOKTER/DOKTER GIGI DAN DOKTER/
DOKTER GIGI SPESIALIS MAUPUN SUBSPESIALIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN RADIOLOGI.

III. PERUBAHAN PERMENKES NOMOR 780 TAHUN 2008 DAN KEMENKES NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008 MENJADI PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 DINILAI DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA MANIPULATIF.

IV. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERMENKES NOMOR 24 TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI YAITU UU NOMOR 29 TAHUN 2004 JO. UU NOMOR 12 TAHUN 2011 JO. UU NOMOR 15 TAHUN 2019.

Atas dasar alasan-alasan yuridis di atas, maka Koalisi Advokat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk memutuskan menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,  ATAU menyatakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor .24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik Pasal 5 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf a., ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan LAMPIRAN RUM. I SUMBER DAYA MANUSIA, Huruf A Nomor 1, Huruf B Nomor 1, Huruf C Nomor 1, Huruf D Nomor 1 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Jakarta, 24 November 2020

KOALISI ADVOKAT
Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.
Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Dr. Cholidin Nasir, S.H., M.H.
Dr. Syaiful Ma’arif, S.H., C.N., M.H.
Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.H.
Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.
A. Wirawan Adnan, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Arif Setiawan,S.H.,M.H.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D
Dr. Eko Arif Mudji Antono S.H., M.H.
Rusdianto Matulatuwa, S.H.
Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H.,MH.,MM.,LLM.
Iqbal Jefriano, S.H.
Parvesh Nanekram Nandwani, S.H.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami