Hukum

KOMAS TAK: Angket KPK Melebar Sasar Berbagai Hal

BTN iklan

Jakarta, LEI – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK (KOMAS TAK) menilai DPR ingin menyasar semua hal denggan menggunakan angket untuk melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator KOMAS TAK, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Rabu (5/7/2017), mengatakan, DPR awalnya menggulirkan angket untuk memaksa KPK membuka bukti penyidikan e-KTP soal keterangan Miryam S Haryani.

“Awalnya melakukan angket karena KPK enggan kirimkan rekaman dan keterangan Miryam S Haryani yang tentu saja ada dasarnya KPK enggak bersedia kirimkan rekaman itu,” kata Ray.

Namun, lanjut Ray, karena DPR tidak mendapatkan dasar hukum yang legal untuk memperoleh bukti tersebut, sehingga masuk ke hal-hal lain yakni soal keuangan dan kinerja KPK.

“Kalau berdasarkan itu, keuangan KPK kita ketahui WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jadi enggak ada dasar kuat untuk angket,” ujar Ray.

Selain itu, angket KPK bukan atas dasar kerja kepemimpinan KPK saat ini, karena laporan keuangan yang DPR sebutkan adalah tahun 2015 ke bawah. Artinya, itu bukan dilakukan oleh pimpinan KPK periode sekarang.

“Itu jelas-jelas bukan dilakukan oleh anggota KPK sekarang. Masa angket bisa dilakukan ke tahun berapa pun, sehingga angket gagal fokus dan juga ancam hak angket dilakukan semena-semena oleh DPR,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami