Hukum

Komentar KY Mengenai Tunggakan Perkara Mahkamah Agung

BTN iklan

JAKARTA/Lei  – Tunggakan perkara Mahkamah Agung (MA) pada 2017 mencetak rekor paling rendah sepanjang sejarah mahkamah kehormatan tersebut, yaitu sebanyak 1.388 perkara. Namun, Komisi Yudisial meminta lembaga hukum tertinggi itu agar segera menindaklanjuti rekomendasimya terkait pelanggaran kode etik 58 hakim.Image result for mahkamah agung

Hal itu, terungkap saat Ketua Mahkamah Agung (MA) menyampaikan Laporan Tahunan MA 2017, Kamis, 1 Maret 2018. Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengapresiasi tunggakan perkara pada 2017 yang paling rendah sepanjang sejarah MA. Menurut dia, turunnya angka tunggakan perkara bisa dipandang sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik, khususnya bagi pencari keadilan.

Namun Farid juga berharap lembaga hukum tertinggi di Indonesia itu dapat menindaklanjuti rekomendasi yang selama ini disampaikan KY. “Sepanjang tahun 2017, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 58 orang hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, tidak semua rekomendasi sanksi ini langsung ditindaklanjuti dengan beberapa alasan,” kata Farid dalam siaran pers, Jumat (2/3/2018).

Sejumlah alasan tersebut di antaranya terkait teknis yudisial dengan catatan, perlu dibicarakan oleh tim penghubung KY, atau bahkan meminta KY untuk mengusulkan pemeriksaan bersama. Farid melanjutkan tentu perlu ada usaha kesepakatan MA dan KY untuk serius menyelesaikan persoalan tafsir teknis yudisial dengan perilaku tersebut.

“Jangan sampai persoalan tafsir ini menjadi penghalang komitmen bersama mewujudkan lembaga peradilan berintegritas. Selain berkompeten, hakim yang berintegritas dan beretika dipastikan akan menghasilkan putusan yang berkualitas,” jelasnya.

MA telah menerapkan sistem akreditasi untuk empat lingkungan badan peradilan yakni peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Namun, lanjut Farid, transformasi yang dilakukan MA hendaknya benar-benar menyentuh masalah dasar dan memiliki dampak bagi pencari keadilan.

Dia pun berpesan agar sertifikasi-akreditasi justru berdampak pada perilaku pimpinan peradilan untuk melakukan potensi menyimpang. Misalnya, para pimpinan pengadilan tersandera harus melakukan akreditasi, padahal tidak ada biaya untuk melaksanakan sehingga mencari dari sumber yang tidak jelas.

“Keadaan yang demikian adalah potensi yang mendorong pimpinan peradilan melakukan penyalahgunaan jabatan,” pungkasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twenty − 16 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami