BTN iklan
Nasional

Kominfo Cabut 41 Izin Penyelenggara Pos

JAKARTA, LEI – Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut 41 izin perusahaan penyelenggara pos dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2018 untuk menertibkan industri pelayanan pos dan melindungi konsumen.

“Kami mencabut 38 perusahaan penyelenggara pos selama 2017. Untuk 2018, ada 26 selama Februari dan 15 pada Maret,” ujar Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Ikhsan Baidirus di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa.

Ikhsan Baidirus mengatakan terdapat pelaku usaha pos dan logistik di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan main sehingga pihaknya mencabut izin untuk membela konsumen.

Kominfo juga melakukan evaluasi berkala untuk menjamin pelaku usaha pos. Untuk itu, perusahaan penyelenggara pos harus mengirimkan laporan per semester.

Hingga Maret 2018 tercatat sebanyak 644 perusahaan penyelenggara pos yang mengantongi izin dari Kominfo, baik perusahaan skala nasional, provinsi mau pun kabupaten/kota.

Ada pun selama Januari-Maret 2018, ujar Ikhsan, sekitar 30 perusahaan mengajukan izin.

“Di ujung sana ada masyarakat yang dilindungi. Karena itu, reaksi ini keinginan pemerintah menertibkan perusahaan yang kurang sesuai atau membuat posisi konstumer kurang aman,” ucap Ikhsan.

Dalam kesempatan sama, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Perusahaan Jasa, Pengiriman Ekspres dan Logistik Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengatakan tidak menjadi soal mengenai jumlah perusahaan penyelenggara pos karena tujuan besar terkait perkembangan “e-commerce” yang besar adalah bagaimana perusahaan Indonesia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya.

“Pasarnya ini besar, jadi saatnya bergandengan tangan. Ada perusahaan asing pun kami menyikapi terbuka,” ujar dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close