LiputanNasional

Komisi II Inginkan E-KTP Dibiayai APBN

BTN iklan

Jakarta/Lei – Dua mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Teguh Juarno dan Taufik Efendi membenarkan bahwa para anggota komisinya menginginkan agar sumber dana proyek e-KTP diubah dari dana hibah luar negeri menjadi rupiah murni atau dari APBN.

Teguh dan Taufik menyampaikan keterangan tersebut saat bersaksi untuk dua terdakwa perkara korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/3).

Namun Teguh mengaku tidak mengetahui siapa yang awalnya mengusulkan agar sumber dana e-KTP diubah menjadi dari APBN. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sumber anggarannya mengarah ke rupiah murni.

“Saya tidak ingat siapa yang mengusulkan, tapi pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni,” ujar Teguh.

Adapun yang menjadi alasan pengalihan sumber anggaran dari pendanaan hibah luar negeri menjadi APBN, karena Komisi II khawatir soal keamanan dan kerahasiaan data penduduk jika menggunakan dana hibah dari luar negeri. “Waktu itu muncul pembahasan bersama. Jadi kami melihat pada aspek keamanan,” ujar Teguh.

Saat Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Basir, menanyakan apakah penggunaan dana hibah dari luar negeri membutuhkan persetujuan Komisi II, Taufik menjawab, hanya penggunaan dana dari APBN
yang perlu mendapatkan persetujuan DPR.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Taufik Efendi menerima US$ 103.000 dan Teguh Juarwarno US$ 167.000.

Dalam perkara ini, KPK mendakwa Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek e-KTP sehingga merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun.

Terdakwa Irman adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan terdakwa Sugiharto merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Jaksa penuntut umum mendakwa keduangya melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close