Komisi Yudisial dan ‘Kotak Suara’ Kuota Hakim Agung – Legal Era Indonesia
Liputan

Komisi Yudisial dan ‘Kotak Suara’ Kuota Hakim Agung

komisi Yudisial, bantuan informasi, calon hakim, adhoc
Bagikan ke:

komisi+yudisialJakarta, LEI/Antara – Sejak menerima usulan calon hakim agung (CHA), Komisi Yudisial (KY) telah menerima 95 orang yang diusulkan mengikuti seleksi CHA, dan menerima 53 orang pendaftar calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung (MA).

Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan seleksi CHA dilakukan untuk memenuhi kekosongan jabatan hakim agung sebanyak delapan orang, yakni satu orang untuk kamar pidana, empat orang kamar perdata, satu orang kamar agama, satu orang kamar militer, dan satu orang untuk tata usaha negara.

Pada Rabu (16/3) KY akhirnya menetapkan 86 orang calon hakim dan 42 orang pendaftar calon hakim ad hoc yang memenuhi persyaratan administrasi.

“Berdasarkan rapat pleno kemarin, KY menetapkan calon hakim agung yang memenuhi persyaratan administrasi berjumlah 86 orang,” ujar Kepala Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap di Gedung Komisi Yudisial Jakarta.

Kendati demikian Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menemukan sejumlah nama dalam daftar CHA yang dianggap bermasalah atau tidak layak lolos seleksi administrasi.

“Ada beberapa nama yang terbukti memiliki rekam jejak yang tidak bagus. Seharusnya mereka tidak lolos,” ujar Juru Bicara KPP Erwin Natosmal Oemar dalam satu diskusi di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beberapa waktu lalu.

Erwin menyebutkan bahwa CHA yang dianggap bermasalah tersebut dapat menjadi ancaman bagi lembaga peradilan. Namun sayangnya Erwin enggan menyebutkan nama-nama CHA yang dianggap bermasalah tersebut.

“Kami belum bisa memastikan berapa jumlahnya, tapi ada beberapa orang yang kami anggap bermasalah,” ujar Erwin.

Lebih lanjut KPP juga meminta KY supaya proses rekrutmen CHA turut memperhatikan analisis kebutuhan jumlah hakim agung.

Menanggapi hal itu Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan bahwa proses rekrutmen CHA diupayakan untuk menjawab kebutuhan riil, sehingga tidak hanya untuk mengisi kekosongan atas jabatan tersebut.

“Setiap proses rekrutmen sebisa mungkin diupayakan untuk menjawab kebutuhan riil yang ada bukan sekadar mengisi kekosongan,” ujar Farid dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

“Masukan dari rekan-rekan KPP adalah saran yang sangat signifikan. Kami juga tidak ingin menjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat dengan hanya menjadi ‘kotak suara’ yang mengabulkan kuota hakim agung yang dibutuhkan,” tutur Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa saran dan kritik tersebut akan menjadi pembahasan antara KY dan MA.

Farid juga menyebutkan bahwa KY tidak akan memaksa untuk memenuhi kuota calon hakim agung (CHA) yang diminta bila memang tidak ditemukan calon yang dianggap layak, sekalipun ada kekosongan kursi untuk jabatan Hakim Agung.

“Tidak ada alasan untuk memaksa memenuhi kuota, jika memang tidak ada yang layak,” ujar Farid.

Farid menyebutkan bahwa kebijakan tersebut pernah dilakukan di KY periode II, dan akan tetap dilanjutkan pada periode ini. Lebih lanjut Farid menjelaskan bahwa KY akan tetap berpendirian bahwa hanya calon yang layak secara kualitas dan integritaslah yang akan lulus.

“Sekali lagi, kami pernah melakukan itu, dan akan terus begitu,” pungkas Farid.

Ada Investigasi Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidil Fitriciada Azhari menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan klarifikasi dan investigasi atas laporan-laporan masyarakat terkait dengan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad-hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA).

“Kami masih menerima laporan-laporan masyarakat, tapi tentu nanti akan ada klarifikasi dan investigasi terkait penelusuran rekam jejak dan itegritas para calon,” ujar Aidil ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Hal ini dikatakan oleh Aidil menanggapi pernyataan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang menyebutkan bahwa pihaknya menemukan banyak CHA yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekam jejaknya.

Aidil kemudian menjelaskan bahwa saat ini seluruh laporan yang diterima oleh KY menjadi informasi dan sebagai bahan untuk tahap investigasi.

“Laporan dari masyarakat ini banyak sekali, tidak bisa kami ungkapkan, tapi ada panitia yang menangani ini kok,” ujar Aidil Banyak Masukan Farid menyatakan bahwa KY berharap banyak mendapat masukan serta informasi terkait calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA), dalam proses seleksi selanjutnya sebagaimana dikatakan juru bicara KY, Farid Wajdi.

“Untuk proses selanjutnya KY berharap banyak masukan guna mendapatkan sosok calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Tipikor terbaik,” kata Farid.

Adapun kriteria utama untuk calon hakim terbaik menurut KY haruslah memenuhi dua syarat yaitu memiliki kualitas dan integritas.

Kualitas yang dimaksud Farid berarti CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA tersebut harus memiliki kemampuan hukum yang mumpuni, dan terampil dalam menangani putusan.

“Karena kami menghendaki Hakim Agung yang dipilih agar siap bekerja bukan lagi belajar dari awal,” lanjut Farid.

Sementara syarat integritas harus dimiliki oleh calon dengan rekam jejak yang baik, memiliki potensi independensi serta akuntabilitas yang mapan, serta daya tahan yang kuat terhadap godaan intervensi.

Pada tangal 28 hingga 29 Maret, KY telah melakukan seleksi kualitas 84 dari 86 CHA dan 39 dari 42 calon hakim ad hoc Tipikor di MA yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Farid mengatakan bahwa saat ini KY sedang dalam proses penilaian hasil seleksi kualitas dan segera mengumumkan hasilnya pada 13 April 2016.

Terkait dengan masukan dan informasi perihal CHA dan calon hakim ad hoc Tipikor di MA, KY telah mengimbau masyarakat dengan identitas yang jelas untuk memberikan masukan, informasi, ataupun pendapat terkait dengan para calon.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top