Politik

Konsolidasi Politik Setelah Aksi Damai 4 November

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 4 November 2016 direspons dengan baik oleh pemerintah yang ditandai dengan hasil positif pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan perwakilan organisasi masyarakat saat aksi berlangsung.

Tuntutan peserta aksi yang menginginkan proses hukum Calon petahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu sebelumnya juga sudah direspons oleh pemerintah bahkan Presiden Joko Widodo pada Jumat (4/11) menjelang Sabtu dini hari pun telah menyampaikan keterangan pers menanggapi unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi hingga petang tersebut.

Saat menerima perwakilan organisasi masyarakat yang menggelar demonstrasi pada Jumat petang, Kalla mengatakan proses hukum dalam kasus yang membelit Basuki akan dilakukan dalam dua pekan, cepat dan tegas sesuai dengan perundangan yang ada.

Pernyataan Wakil Presiden itu disambut dengan baik oleh berbagai kalangan dan dinilai sebagair respons yang positif dari pemerintah.

Tak hanya dari legislatif, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pun memberikan reaksi yang positif dan menyatakan para wakil rakyat akan mengawal berjalannya proses hukum yang dimaksud.

Pernyataan pimpinan MPR RI tersebut juga melegakan peserta aksi dan membuat mereka kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa dan kembali ke daerahnya masing-masing sejak Jumat (4/11) malam hingga Sabtu (5/11) pagi.

Kekhawatiran berbagai kalangan atas aksi yang akan berlanjut sirna setelah di lapangan para peserta demonstrasi berangsur kembali ke daerahnya masing-masing.

Pandangan Presiden Presiden Joko Widodo menyikapi aksi unjuk rasa yang disampaikan sepanjang Jumat siang hingga petang menyatakan apresiasi yang tinggi pada para tokoh yang mampu menjaga jalannya aksi sejak Jumat siang hingga petang berlangsung dengan aman dan tertib.

Kepala Negara juga menyesalkan sempat terjadi bentrok antara sebagian peserta aksi dengan aparat keamanan, meski kemudian bentrokan itu dapat diakhiri dan situasi bisa dikendalikan.

Presiden menjelaskan dia telah meminta Kalla yang didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menemui perwakilan dari para pengunjuk rasa.

Kepala Negara mengatakan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa menyepakati proses hukum terhadap Basuki tetap dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.

Selain itu, dia menyampaikan apresiasinya atas kinerja persuasif yang telah dilakukan oleh aparat keamanan melalui lantunan pengajian dan shalawat sehingga unjuk rasa berlangsung tertib hingga sore hari.

“Saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif,” katanya.

Konsolidasi Politik Aksi demonstrasi yang berlangsung menjelang akhir pekan lalu itu mendorong polemik yang cukup tajam tak hanya dikalangan masyarakat namun juga di kalangan elit politik.

Hingga beberapa hari setelah aksi, polemik masih berlangsung di kalangan masyarakat. Polemik di kalangan warga juga dapat dirasakan di media sosial.

Pemerintah dan berbagai kalangan tak tinggal diam dalam mengatasi polemik yang berlangsung. Sejumlah langkah terus dilakukan agar terjalin komunikasi antar elemen masyarakat dan elit politik.

Satu hari setelah aksi unjuk rasa, Presiden memerintahkan Kapolri untuk melakukan gelar perkara kasus yang membelit Basuki secara transparan kepada masyarakat.

Presiden menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama yang dilakukan Basuki dilakukan secara terbuka.

Hal itu disampaikan oleh Kapolri di Kantor Presiden Jakarta, Sabtu (5/11) malam, setelah sebelumnya ia dipanggil oleh Presiden.

“Beliau (Presiden) memerintahkan kepada saya untuk masalah penanganan kasus dugaan penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan dengan langkah-langkah yang cepat dan transparan,” katanya.

Kapolri juga menjelaskan tentang langkah yang cepat dan transparan yang dimaksud oleh Presiden.

Langkah-langkah yang cepat ditegaskannya sebagaimana diketahui, sejak pelaporan 6 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2016 yang meliputi 11 laporan, Polri telah melakukan langkah-langkah meskipun ada aturan dalam tentang penundaan penyidikan kasus yang melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon tetapi proses tetap dilanjutkan.

“Namun saya sudah perintahkan sesuai dengan kewenangan diskresi yang ada pada saya. Saya perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan proses, menggulirkan proses penyelidikan. Ini dalam rangka untuk menangkap aspirasi publik yang berkembang,” kata Tito.

Dan dari Bareskrim Polri sudah melakukan wawancara kepada 22 orang sampai hari ini di antaranya kepada 3 saksi pelapor, kemudian terlapor Basuki sendiri yang sedianya akan dipanggil tapi datang dengan kesadaran sendiri untuk memberikan keterangan.

Pihaknya juga telah memeriksa saksi-saksi ahli dengan paling tidak 10 saksi ahli yang sudah didengar keterangannya termasuk saksi ahli yang diajukan oleh terlapor.

Presiden juga berkomunikasi dengan masyarakat mengenai pandangannya dan harapan pasca aksi yang berlangsung pekan lalu itu.

“Stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan,” ujar Presiden saat menyapa warga Indonesia di Sydney melalui konferensi video di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (6/11).

Ia menyebutkan sejak Sabtu pagi hingga malam, Presiden terus mengundang tokoh-tokoh politik dan agama guna bertukar pikiran.

“Untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan meski Konstitusi Indonesia memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai.

Dipaparkannya, di masa mendatang penyampaian-penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, tertib, dan damai.

Menurut Kepala Negara, apabila penyampaian aspirasi sudah masuk pada pelanggaran hukum dan menimbulkan kerusuhan maka hukum harus tetap ditegakkan.

Langkah pemerintah untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan elit politik setelah aksi unjuk rasa itu tepat. Komunikasi politik yang efektif akan mendorong pemahaman yang sama atas sebuah isu dan kesepahaman bagaimana sebuah masalah diselesaikan dengan baik.

Tak hanya unjuk rasa, namun komunikasi dan konsolidasi politik yang dilakukan itu juga bisa dipandang sebagai sebuah proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi.

Dari sebuah kesalahan dan masalah, sebuah bangsa dapat mengambil hikmah agar hal yang sama tidak lagi terulang di masa mendatang sekaligus sebagai ujian untuk mematangkan peradaban dan demokrasi sebuah bangsa.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami