HEADLINESHukumOpini

Konstitusionalitas Kewenangan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah

BTN iklan

Oleh: 
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Praktisi Hukum Konstitusi / Konstitusional Lawyer

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan pada tahun 2020, dimana masyarakat Indonesia akan kembali disuguhkan kontestasi politik yang pastinya akan kembali menghangatkan atau bahkan memanaskan suasana politik di Indonesia.

Terlepas dari banyaknya diskursus tentang Konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada Serentak, pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada oleh Lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU incasu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Perlu kita dipahami, pasca putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak masuk dalam Rezim Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah dalam Paragraf [3.12.3], halaman 55 Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 menyatakan :

“… Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. …”

Hal ini tentunya menimbulkan implikasi konstitusional terhadap kedudukan penyelenggara pemilu dalam penyelengaraan Pilkada.

Apabila kita ingin menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, maka menurut mahkamah haruslah menggunakan pendekatan  yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga Negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang lembaga Negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga Negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya (vide. putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, Paragraf [3.20] alinea kedua).

Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas maka tentunya terhadap lembaga Negara yang kewenangannya diberikan secara atributif oleh Konstitusi maka haruslah dimaknai secara rigid. Artinya dalam konteks konstitusionalitas tidak hanya terhadap Badan Peradilan incasu Mahkamah Konstitusi, namun terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga penyelenggara dan peserta pemilu pemilu, haruslah dimaknai secara rigid dengan menerapkan penafsiran original intent, tekstual dan gramatikal yang komprehensif, karena kedudukan kewenangan tersebut diberikan secara atributif oleh UUD 1945.

Hal ini tentunya berlaku pada konstitusionalitas kedudukan dan kewenangan KPU dan Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU adalah suatu komisi yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut adalah kewenangan Atributif yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Sehingga jika dikaitkan secara sistematis terhadap Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.”  Artinya KPU secara konstitusional tidak berwenang menyelengarakan Pilkada, karena KPU bentuk dan diberikan kewenangan konstitusional hanya untuk menyelenggarakan pemilu bukan Pilkada, dan berdasarkan Putusan 97/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menegaskan bahwa Pilkada bukanlah Rezim Pemilu. oleh karenanya baik KPU maupun KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota pun secara konstitusional tidak bewenang untuk menyenggarakan Pilkada, karena Pasca diundangkannya UU No. 22 Tahun 2007 kemudian diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terhadap kedudukan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan dan bersifat hierarkis.

Hal ini berlaku juga kepada lembaga penyelenggara Pemilu lainnya yakni Bawaslu dan DKPP yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu, karena terhadap tafsir konstitusional Pasal 22E ayat (5), menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan:

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa “Pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan Pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus dikaitkan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.”

Artinya telah jelas dan terang bahwa tafsir konstitusional Pasal 22E ayat (5) terhadap frasa “suatu komisi pemilihan umum” yang dimaksud adalah KPU, Bawaslu dan DKPP dan kesemuanya secara konstitusional hanya diberikan kedudukan dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Oleh karenanya secara konstiusional keberadaan lembaga Penyelenggara Pemilu dalam undang-undang yang mengatur tentang Pilkada adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan Putusan MK. Sehingga penyelenggaraan Pilkada seharusnya dibentuk badan khusus penyelenggaraan pilkada sebagaimana akan dibentuknya badan peradilan khusus pilkada pasca Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

12 Comments

  1. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
    My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard
    work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

  2. I really like your blog.. very nice colors & theme.
    Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

    Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.
    kudos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami