KONTRAS MINTA POLISI TINDAK PELAKU KEKERASAN DONGI-DONGI – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

KONTRAS MINTA POLISI TINDAK PELAKU KEKERASAN DONGI-DONGI

legal era indonesia
Bagikan ke:

Jakarta, – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) meminta polisi menindak tegas pelaku tindak kekerasan kepada para petani dan penambang di Desa Dongi-Dongi, Kabupaten Palu, Sulawesi Tengah.

Kontras sendiri meyakini kemungkinan aparat keamanan sebagai pelaku dibalik tindakan kekerasan yang diduga dilakukan dalam bentuk penganiayaan dan penembakan tersebut, demikian sumber dari Antara.

“Kami meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran personel dan mengambil tindakan bagi yang terlibat. Kami pun mendesak Polda Sulawesi Tengah untuk menarik mundur pasukan yang ada di lokasi karena telah memicu rasa takut, menyebarkan teror dan mengintimidasi warga,” kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (31/3).

Menurut Haris, berdasarkan informasi yang dikumpulkan pihaknya di tempat kejadian perkara, penembakan diduga dilakukan oleh oknum aparat kepada petani yang berunjuk rasa ketika memperingati Hari Ketiadaan Tanah pada 28 Maret 2016. Adapun demonstrasi dilakukan karena para petani, buruh dan penambang karena mengalami ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Kontras mengeluarkan data setidaknya ada tujuh orang tertembak saat kejadian tersebut, selain ada pula yang mengalami penganiayaan.

Dari sudut pandang pihak Haris Azhar, kejadian berawal dari penggeledahan yang dilakukan aparat di Ranoromba terhadap para petani dan penambang dengan tujuan untuk memeriksa apakah ada senjata tajam atau tidak.

Tidak hanya itu, aparat juga melarang penambang membawa “rep” atau bongkahan batu beremas, yang rencananya akan dijual oleh penambang di Poboya untuk kebutuhan logistik demonstrasi. Ketika massa dan aparat sedang bernegosiasi, massa yang berbaris di bagian belakang mulai resah dan berteriak agar melanjutkan perjalanan dengan segera.

Aparat diduga menganggap tindakan itu merupakan usaha untuk mengacaukan keadaan sehingga menembakkan gas air mata. Massa yang panik kemudian berlari dan ketika itulah personel keamanan melakukan tembakan.

Kontras menyatakan, atas dugaan tersebut, aparat telah gagal melakukan upaya pencegahan (preventif) serta penilaian terkait perlunya tindakan (nesesitas) yang seimbang (proporsionalitas) dan masuk akal (reasonable) sehubungan dengan penggunaan kekuatan dalam peristiwa itu, seperti yang diamanatkan oleh Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut juga bertentangan dengan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Perkap Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Jadi, untuk itu kami meminta Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah memastikan agar pihak keamanan, baik polisi maupun tentara, menghentikan tindak kekerasan kepada masyarakat, menaati hukum dan menahan diri. Keselamatan masyarakat harus dinomrsatukan dan tidak dijadikan sasaran kekerasan lanjutan dari siapapun,” tutur Haris.

Kontras pun meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi warga serta korban. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak segera melakukan penyelidikan terkait peristiwa kekerasan dan pelanggaran karena diduga melanggar Pasal 25, 29, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Komnas HAM, ujar Haris, mesti memberikan rekomendasi kepada pemerintah beserta aparat kepolisian untuk bersama-sama menciptakan situasi aman agar warga dapat menjalani kehidupan seperti biasa.

“Terakhir, kami meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi menyeluruh atas praktik dan izin perusahaan tambang di wilayahnya. Peristiwa ini telah menambah deret panjang kekerasan, pelanggaran HAM di sektor sumber daya alam yang telah melibatkan unsur korporasi dan elit politik lokal, yang merugikan hak-hak dasar warga,” ujar Haris.

iklan btn

1 Comment

1 Comment

  1. astrid remiva hutajulu

    25/05/2016 at

    menurut saya kepolisian bisa melakukan langkag hukum yang manusiawi meski pada para penambangan liar, pada UUD 1945 pasal 28g setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan , menembak memukul menyerang dan lain sebagainya menurut saya merupakan tindakan penyiksaan dan juga melanggar UU HAM 39/99(ps 25 bebas menyampaikan pendapat, ps 30 hak atas arasa aman perlindungan dari ancaman dan ketakutan, ps 33 dan 34 bebas dari penyiksaan ,hukuman yang kejam dan kesewenang-wenangan. UUD45 pun menyebutkan negara kita negara hukum dan demokratis, maka pelaksanaan HAM harus dijamin dan di atur dalam per undang-undangan , tetapi dari tahun 1999-2013 petani dikawasan ini tidak mendapat bantuan apapun dari negara, justru yang terjadi adaalah ancaman relokasi, kriminalisasi dan penangkapan yang mengganggu pikiran setiap harinya yang saya rasa melanggar ham … peraturan kapolri no 16 tahun 2006 pun dilanggar , yangdimana pada pasal 7ayat 1 a nya dilarang untuk bersikap arrogan dan terpancing oleh prilaku masyarakat,ayat 2a dan 2d harus harus menghormati ham dan melindungi jiwa, tetapi ada korban tertembak, dan dalam prinsip penggunaan kekuatan polri terdiri dari 6 prinsip dan menurut saya dilanggar adalah : “proposionalitas”dilaksanakannya kekerasan seimbang dengan ancaman dan tindakan yang dihadapi. sehingga rekomendasi dari saya : untuk menyelesaikan permasalahan ini bukan dengan kekerasan tetapi diskusi/ dialog perencanaan kawasasn karna menurut saya mereka hanya korban dari struktur agraria yang timpang, juga,seharusnya pemerintah provonsi sulteng memberikan hak yang sama terhadappenambang rakyat dan korporasi , sesuai UU Minerba tahun 2009.
    ASTRID REMIVA ( 2013510001)

Komentar Anda...

To Top