Hukum

Korban Suap Joko Tjandra, Bagaimana Nasibnya ?

BTN iklan

LEI, Jakarta- Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir bicara soal posisi korban dalam sidang kasus suap red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Seperti apa?
Hal itu diungkapkan Mudzakir dalam sidang Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021). Mudzakir dihadirkan Djoko Tjandra sebagai saksi meringankan atau a de charge.

Awalnya, pengacara Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo mengilustrasikan kasus Djoko Tjandra yang meminta tolong Tommy Sumardi rekannya untuk mengecek red notice. Soesilo kemudian meminta tanggapan Mudzakir soal posisi Djoko Tjandra dalam kasus ini.

“Kalau si A, kemudian bertemu dengan si B. Si A swasta, si B swasta, kemudian si A nggak tahu menahu si B berhubungan dengan si C dan D. D adalah orang yang mempunyai otorisasi di bidang red notice, yaitu di wilayah kerjanya ada di Mabes Polri di dalam Divisi Interpol. Sementara DPO ada di wilayah imigrasi Kumham, nah si A ini karena saking pengennya pulang, dia mencoba komunikasi sama si B kemudian cari tahu cobalah cari tahu apakah saya red noticenya masih ada nggak,” kata Soesilo dalam sidang.

“Kemudian si B berupaya dengan tidak diketahui oleh si A karena si A juga berikan uang ke si B. Si B hubungi C dan D. Ternyata, menurut D bahwa red notice atas nama si A sebenarnya nggak perlu diurus sudah dibuka. Kemudian si B tetap bersepakat minta uang ke si A, pertanyaan saya apakah yang seperti ini si A ini telah menjadi korban si B, karena tanpa upaya pun red notice sudah dibuka otomatis?” lanjut Soesilo bertanya.

Mudzakir menilai sosok A yang digambarkan Soesilo ini adalah korban dari B. Menurutnya, A ini terpaksa mengeluarkan uang karena permintaan B.

“Tadi ahli teorinya satu, inisiatifnya siapa, dan kemudian apa menjanjikan sesuatu ke yang bersangkutan sehingga menjanjikan itu, kalau dia tahu bahwa di situ sudah nggak ada red notice. Jadi, artinya yang dijanjikan berikutnya ke si A adalah informasi, atau sesuatu yang nggak benar, dan akibatnya dia minta dana untuk diberikan ke B dan yang lainnya. Atas dari itu bagian dari proses perbuatan tadi, menurut ahli si A ini korban dari pada proses sesuatu yang tidak ada seolah-olah menjadi ada. Jadi kalau benar seperti itu sebagai korban proses informasi nggak benar, sehingga dia harus terpaksa mengeluarkan uang,” jelas Mudzakir.

Selain itu, Mudzakir juga memberi penilaian tentang permufakatan jahat. Diketahui, Djoko Tjandra dalam sidang ini juga didakwa melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya.

Mudzakir menilai suatu permufakatan jahat dapat dinyatakan terbukti jika rencana yang dibuat kelompok yang melakukan permufakatan jahat terealisasi. Jika tidak, menurut Mudzakir permufakatan jahat tidak terbukti.

“Jadi kalau misalnya ada 3 atau 4 bersepakat untuk berbuat jahat dan sudah diwujudkan dalam bentuk perbuatan, sebut saja persiaapan awal. Terus kemudian mengundurkan diri karana tidak ingin terlibat dalam proses itu lanjut, dan dia membuat pernyataan mengundurkan diri, atau tidak setuju dan sebagainya, menurut ahli pada level itu berarti dia tidak lagi termasuk dalam bagian dari pada permufakatan tersebut,” kata Mudzakir.

“Karena dia sudah membuat pernyataan mengundurkan diri, atau tidak ikut serta, atau membatalkan keturut sertaan dalam niat jahat tersebut,” lanjutnya.

Duduk sebagai terdakwa di sidang ini adalah Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Djoko Tjandra didakwa bersama Tommy Sumardi memberikan suap ke dua jenderal polisi, yaitu mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.

Suap yang diberikan ke Irjen Napoleon sebanyak SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Bila dikurskan, SGD 200 ribu sekitar Rp 2,1 miliar, sedangkan USD 270 ribu sekitar Rp 3,9 miliar, sehingga totalnya lebih dari Rp 6 miliar.

Selain itu, Djoko Tjandra juga didakwa didakwa memberikan suap senilai USD 500 ribu kepada Pinangki Sirna Malasari. Uang itu diberikan melalui Andi Irfan Jaya dengan maksud agar Pinangki sebagai jaksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengupayakan Djoko Tjandra yang saat itu menjadi buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali untuk tidak dieksekusi ketika pulang ke Indonesia dengan fatwa dari Mahkamah Agung (MA).

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami