Korps Adhyaksa yang Kembali Diguncang Kasus Suap – Legal Era Indonesia
Opini

Korps Adhyaksa yang Kembali Diguncang Kasus Suap

kejaksaan
Bagikan ke:

kejaksaanJakarta, LEI/Antara – Korps Adhyaksa atau kejaksaan kembali diguncang kasus suap dan menjadi sorotan publik pascapenangkapan dua petinggi BUMD PT Brantas Abipraya (Persero) bersama salah seorang pihak swasta yang menyeret nama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu terkait dengan dugaan suap penghentian penyelidikan kasus korupsi periklanan oleh BUMD tersebut yang tengah ditangani Kejati DKI.

Ketiga orang itu, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko, senior manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno dan seorang swasta yaitu Marudut, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang 148.835 dolar AS agar Kejati DKI Jakarta menghentikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati DKI Jakarta.

Kebetulan pula kasus itu sudah sejak sekitar sebulan sebelumnya dihentikan penyelidikannya sehingga terjadi benang merah.

Memang ini kabar buruk meski belum pasti adanya keterlibatan insan jaksa itu, pasalnya korps penuntut umum tersebut sebelumnya diterpa kasus Bansos Sumut yang menyebut-nyebut keterlibatan Jaksa Agung RI HM Prasetyo dan Maruli Hutagalung —saat itu mejabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) saat ini sebagai Kajati Jawa Timur—.

Atau kasus Setya Novanto —eks Ketua DPR RI yang pada awal penyelidikannya sudah digembar-gemborkan adanya permufakatan jahat antara Riza Chalid —pengusaha— dan Ma’roef Syamsuddin —saat itu, Presdir PT Freeport Indonesia—. Ujung-ujungnya penanganan kasus itu “memble” alias tidak jelas. Sehingga keberadaan kejaksaan berbau politis dalam penangan kasusnya.

Dalam kasus OTT itu, penyidik KPK secara diam-diam telah memeriksa Sudung Situmorang, Kajati DKI Jakarta dan Tomo Sitepu, Aspidsus Kejati DKI. Bisa dikatakan tidak lazim, karena pemeriksaannya dilakukan hari itu juga pasca-OTT, bahkan media tidak tahu sama sekali adanya pemeriksaan.

Yang diketahui media pasca-penangkapan itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Adhi Toegarisman dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was), Jasman Pandjaitan mendatangi Gedung KPK dengan alasan koordinasi atau kerja sama kasus itu.

Kembali lagi, terjadi kejanggalan di mana KPK selama ini dalam OTT tidak pernah ada koordinasi atau kerja sama.

Dari sumber yang diterima Antara, salah seorang tersangka KPK itu, Marudut sering berkeliaran di lingkungan Kejati DKI Jakarta.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) pun dengan sigap turun gunung untuk memeriksa para jaksa di Kejati DKI Jakarta dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), alasannya untuk mengetahui adanya unsur etika dalam penghentian penyelidikan kasus itu, termasuk alasan kasus tersebut dilimpahkan dari Kejagung ke Kejati DKI Jakarta. Kajati dan Aspidsus DKI Jakarta, kembali diperiksa oleh pengawasan.

Di tengah-tengah keguncangan Korps Adhyaksa, Jaksa Agung RI HM Prasetyo entah hendak membela anak buahnya mengeluarkan pernyataan suap itu ada yang pasif dan aktif.

“Suap itu ada pihak yang menyuap dan disuap. Suap itu ada yang aktif dan pasif,” katanya guna menanggapi pemeriksaan tim pengawasan Kejagung terhadap sejumlah jaksa terkait penanganan kasus PT Brantas Abipraya (Persero), di Jakarta, Jumat (8/4).

Karena itu, kata dia, terkait pemeriksaan terhadap jaksa itu akan dilihat apakah pasif atau aktif. “Kami mau dalami, semua ini kita lihat saja siapa yang aktif dan yang pasif sejauhmana atau belum tentu juga birokratnya tahu, belum tentu orang-orang kejaksaan tahu bahwa dia mau disuap,” katanya.

Tim pengawasan Kejagung pada Jumat (8/4) memeriksa tiga tersangka yang ditangkap tangan oleh KPK di Gedung KPK.

Saat ditanya kejaksaan sendiri dalam posisi yang pasif? Ia berdalih soal itu dilihat dahulu. “Ya kita lihat lah seperti apa. Kadang dalam suap itu ada yang aktif ada yang pasif nah ini yang kita dalami,” katanya.

Kejaksaan Agung menyatakan oknum jaksa yang terkait dalam kasus dugaan korupsi PT Brantas Abipraya (Persero) terancam dijatuhi sanksi.

“Nanti kan ada hukuman berat, sedang dan ringan,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat.

Karena itu, kata dia, Tim Pengawasan Kejagung masih mendalami kasus itu. “Nanti kan perlu dicermati, hati-hati jangan tergesa-gesa, kalau tidak nanti salah mengambil keputusan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang mengakui mengenal tersangka dugaan suap PT Brantas Abipraya (Persero) Marudut Pakpahan yang ditangkap tangan oleh KPK.

“Itu sempat ditanyakan oleh pemeriksa dan dijawab oleh bapak SS (Sudung Situmorang) kenal yang bersangkutan (Marudut),” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was), Widyo Pramono.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Widyo Pramono menyatakan Sudung Situmorang sempat ditanyakan oleh Bidang Pengawasan Kejagung saat pemeriksaan mengenai apakah kenal dengan Marudut dan ia mengaku mengenalnya.

Kendati demikian, Widyo menyatakan perkenalan antara Sudung Situmorang dan Marudut merupakan hal yang wajar sebatas hubungan manusia.

“Kenal wajar dalam hubungan kemanusiaan, dalam hubungan pertemanan itu, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan kenal,” katanya.

Dijelaskan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya terkait kasus itu, untuk memeriksa ada-tidaknya pelanggaran etika dan disiplin jaksa.

Kejagung juga akan meminta izin kepada KPK untuk dapat memeriksa tiga orang tersangka tersebut.

Kita akan koordinasi dengan KPK, kata Widyo.

KPK Periksa Jaksa.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan agenda pemeriksaan kepada sejumlah jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan suap penghentian perkara.

“Diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemberian hadiah atau janji untuk penghentian penanganan perkara tipikor pada PT BA (PT Brantas Abipraya) di Kejati DKI Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Jaksa-jaksa dari Kejati DKI yang diperiksa antara lain jaksa penyelidik Abun Hasbulloh Syambas, jaksa penyelidik Roland S Hutahaean, dan jaksa penyelidik Samiaji Zakaria.

Selain jaksa, ada juga staf Kejati yang dijadwalkan untuk pemeriksaan, yaitu Staf Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Rinaldi Umar dan Staf Seksi Penyidikan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Zahree.

Semua saksi diperiksa untuk tersangka Dandung Pamularno yang merupakan Senior Manager PT Brantas Abipraya.

KPK, pada Kamis (31/3), menahan tiga orang tersangka suap terkait penghentian perkara yang tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut adalah Dandung Pamularno (DPA), Marudut (MRD), dan Sudi Wantoko (SWA).

Sudi Wantoko merupakan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Dandung Pamularno merupakan Senior Manager PT Brantas Abipraya dan Marudut sebagai pihak swasta.

Ketiganya diduga memberikan suap kepada jaksa yang bertugas di Kejati DKI Jakarta agar kasus PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani Kejati DKI Jakarta dihentikan.

“Untuk kepentingan pemeriksaan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap DPA dan MRD di rumah tahanan kelas 1 cabang Jakarta Timur yang berlokasi di gedung KPK dan SWA di rutan Polres Jakarta Selatan,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/4).

Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 jo pasal 55 ayat 1.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Dalam hal bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta serta percobaan untuk melakukan kejahatan.

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan KPK yang mengenakan pasal suap kepada petinggi PT Brantas Abipraya (Persero), bukannya percobaan suap.

“Lha wong belum ditemukan orang yang menerima suap, tapi sudah dikenakan pasal suap,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman.

Seharusnya, kata dia, dikenakan dahulu percobaan suap yang diberikan kepada dua petinggi PT Brantas dan satu swasta, kemudian secara perlahan-lahan mengarah ke suap.

Karena itu, ia menambahkan menjadi sangat janggal KPK bisa menyatakan adanya suap tanpa mengetahui siapa yang telah menerima suap itu.

Ia menduga ada dua kemungkinan dalam kasus itu terkait dengan oknum jaksa di Kejati DKI, pertama bisa saja tersangka dari pihak swasta Marudut mengklaim dia kenal dengan petinggi Kejati DKI hingga bisa menghentikan penyelidikan dugaan korupsi di perusahaan tersebut.

Atau memang ada oknum jaksa yang mengaku bisa menyelesaikan kasus itu, sembari pimpinan tidak tahu menahu soal itu.

“Karena itu, KPK harus bongkar semua,” tegasnya.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top