Korupsi Amdal Jadi Sumber Kerusakan Lingkungan

JAKARTA – Terungkapnya praktik suap demi memuluskan perizinan pembangunan di kota Cilegon, Banten, beberapa waktu yang lalu hanyalah pucuk dari gunung es buruknya penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.

Hal ini makin memperburuk situasi, pembangunan menjadi tak terkendali sehingga memicu masalah lingkungan dan sosial. “Perusahaan penyusun amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) hampir selalu mendapat pengesahan studinya melalui suap. Menurut Kajian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tahun 2013 dan 2015 terkait suap atau peran perizinan dan hilangnya potensi pendapatan negara menunjukkan hal itu,”  kata Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodiharjo, pada Senin (25/9).

KPK sebelumnya telah menangkap Walikota Cilegon TIA (Tubagus Iman Ariyad), Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Cilegon Ahmad Dita Prawira, serta tiga pejabat atas dari PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Mereka diduga terlibat suap demi memuluskan rekomendasi amdal pembangunan pusat perbelanjaanTransmart.

Hariadi yang menjadi anggota Tim Koordinasi dan Supervisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam – KPK menemukan banyak kasus penyusunan amdal sarat korupsi.

“Banyak ditemui dalam rapat teknis ataupun rapat komisi di panitia amdal tingkat provinsi maupun kabupaten, perusahaan penyusun amdal harus menyerahkan sejumlah uang. Selain untuk honorarium rapat, uang itu juga digunakan untuk pejabat setingkat kepala dinas terkait yang diperkirakan bisa habis Rp 30 Juta- Rp 35 Juta dalam pengesahan dokumen itu,” tukasnya.

Dia menambahkan bahwa banyak konsultan tak mau menanggung biaya pengesahan amdal dan menyerahkannya kepada pemohon. Sebab, harga pengesahan untuk praktik suap amat mahal, bisa seharga biaya penyusunannya itu sendiri.

Fenomena itu bisa terlihat dalam penyuapan amdal di Kota Cilegon. Selain kasus korupsi, substansi amdal sering dimanipulasi, terutama terkait dengan pendapat dan persetujuan masyarakat. Cara manipulasi ini dilakukan dengan metode “membeli” fotokopi KTP kepada kepala desa yang kemudian dibuat pernyataan persetujuan atas nama warga masyarakat.

Modus lain adalah menggelar wawancara sekaligus mendapat tanda tangan warga yang diwawancarai, lalu isi wawancara tersebut dirubah sedemikan rupa sehingga nampak seolah mayoritas warga setuju. :Dengan dokumen amdal yang sudah disetujui dan persayaratan administrasi perizininan lainnya, perusahaan menjadi sah untuk bekerja di tempat tertentu meski realitanya masih mendapat tentangan dari masyarakat,” jelasnya.

Kondisi inilah yang kerap memicu sengketa sosial dan masalah lingkungan. Hariadi menimpali, saat ini niat membuat amdal lebih untuk memenuhi syarat administrasi izin, bukan untuk melindungi lingkungan atau menghindari sengketa sosial.

Oleh karena itu, sudah waktunya meninjau ulang semua peraturan terkait amdal. “Kewenangan perubahan ini ada di KLHK. Sebagai dokumen ilmiah, amda seharusnya terbuka bagi publik dalam prosesnya. harus jelas siapa penyusun dan laporannya. Begitu juga dengan standar pengesahannya,” ujarnya.

Demi mewujudkan hal tersebut, panitia penilai harus memiliki posisi netral, misalnya menyatakan tak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan penilaian. Jika tak memenuhi standar itu, seharusnya dokumen amdal batal dengan sendirinya.

KOMISI PENILAI

Geolog Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menambahkan bahwa penyebab buruknya produk amdal juga disebabkan Komisi Penilai Amdal (KPA) yang lebih sering berpihak kepada investor daripada kepada masyarakat dan lingkungan.

“Masalahnya, KPA yang biasanya dari kalangan akademisi ini dipilih oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk tingkat daerah dan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk tingkat nasional. Jarang dipilih dengan benar,” katanya.

Etty Riyani, ahli limbah berbahaya dan beracun dari IPB memaparkan, banyak anggota KPA tak sesuai dengan bidang keahliannya. Itu bertujuan hanya untuk memberi legitimasi dan meloloskan amdal.

“Kalau KPA kritis terhadap investor, biasanya akan segera diganti. Saya punya pengalaman itu, tak dipakai lagi di kementrian dan satu kabupaten karena bicara apa adanya sesuai keahlian. Amat tergantung pimpinan pemerintahan,” tukas Etty yang kini menjadi KPA Provinsi Banten.

*Tulisan ini dimuat di Kompas cetak 26 September 2017 “Korupsi Amdal Sumber Kerusakan Lingkungan”