Hukum

Korupsi e-KTP, KPK Kembali Periksa Keponakan Setya Novanto

BTN iklan

Jakarta, LEI – Irvanto Hendra Pambudi, kepokanan Ketua DPR RI Setya Novanto harus kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP yang membelit sang paman.

“Irvanto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN (Setya Novanto),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (31/7/2017).

Selain Irvanto, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Toni dan Yuliana dari pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan. “Keduanya juga diperiksa sebagai saksi melengkapi berkas penyidikan SN (Setya Novanto),” ‎kata Febri.

Selain kerap menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi e-KTP, penyidik KPK juga sempat menggeledah rumah Irvanto terkait kasus korupsi e-KTP tersangka Setya Novanto, Kamis (27/7/2017).

“Kamis kemarin dilakukan penggeledahan di rumah saksi Irvanto Hendra Pambudi di Kompek Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan,” ujar Febri.

Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik dalam penggeledahan tersebut karena diduga terkait dengan kasus korupsi e-KTP. Saat ini, penyidik sedang menganalisis hasil sitaan itu.

KPK juga telah mencegah Irvanto pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan kasus yang membelit Setya Novanto.

“Saksi dicegah ke luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan dalam kasus e-KTP untuk tersangka SN (Setya Novanto),” ujarnya.

Dalam kasus korupsi e-KTP ini, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan kasusnya ke penyidikan.

KPK menduga Setya Novanto mengatur proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai dari proses perencanaan dan pembasanan anggaran sampai pihak pemenang lelang.

Legislator dari Fraksi Partai Golar itu diduga mengatur proyek tersebut melalui pengusaha Andi Agustinus alis Andi Narogong untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Aksi Setya Novanto dan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut merugikan keuangan keuangan atau perekonomian sejumlah Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tahun anggaran 2011-2012.

KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

37 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami