Hukum

Kosongnya Kursi Sekretaris MA

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Kursi Sekretaris Mahkamah Agung (MA) mengalami kekosongan sejak Agustus 2016 karena pejabatnya, Nurhadi, mengajukan pensiun dini dari MA karena persoalan hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama Nurhadi terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengajuan permohon peninjauan kembali (PK) yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua MA Hatta Ali kemudian secara resmi telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dengan surat tertanggal 22 Juli 2016 yang menyampaikan bahwa Nurhadi sebagai Sekretaris MA mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Agustus.

Kemudian,Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang pada Jumat (29/7) mengatakan bahwa mekanisme penggantian akan diatur melalui mekanisme sesuai dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk sementara waktu MA kemudian menunjuk Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Aco Nur, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris MA untuk menggantikan Nurhadi.

“Pelaksana Tugas Sekretaris MA untuk sementara diserahkan kepada pak Aco Nur, beliau eselon satu di MA,” ujar Juru Bicara MA Suhadi ketika ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.

Suhadi menjelaskan bahwa penunjukan Aco sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris MA efektif sejak Kamis (4/8), sesuai dengan Keputusan Ketua MA Nomor 121/KMA/SK/VIII/2016 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Aco rencananya akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris MA, sampai MA mendapatkan Sekretaris yang definitif.

MA kemudian membuka pendaftaran untuk mengisi jabatan sebagai Sekretaris MA menggantikan Nurhadi sekaligus membentuk Panitia Seleksi Sekretaris MA (Sekma).

Pansel Sekma ini terdiri atas dua orang yang berasal dari Mahkamah Agung, seorang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seorang dari Badan Kepegawaian Negara, dan seorang akademisi.

Dalam seleksi Sekretaris MA ini, Pansel Sekma sudah sepatutnya melibatkan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat kejujuran para calon terkait laporan harta kekayaan mereka.

Pendaftaran untuk jabatan Sekretaris MA ini dikatakan Suhadi terbuka untuk para pegawai negeri sipil (PNS), artinya siapa pun PNS yang merasa memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri.

“Ini istilah populernya lelang jabatan jadi terbuka,” ujar Juru Bicara MA Suhadi.

Ada pun beberapa persyaratan untuk mendaftar sebagai Sekretaris MA yakni berstatus PNS minimal berpangkat IVd (pembina utama madya), berusia antara 50-57 tahun, dengan pendidikan minimal S-1.

Sementara untuk kalangan profesi hakim, diharusnya pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (ketua pengadilan tinggi) selama dua tahun atau pernah menduduki ketua pengadilan tingkat pertama kelas IA khusus.

Selain itu, para pelamar harus memiliki rekam jejak baik, artinya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dan dihukum pidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Strategis Jabatan sebagai Sekretaris MA adalah jabatan yang sangat strategis dalam lingkup MA meskipun tidak terkait dalam penanganan perkara.

Bagaimana tidak, hampir semua keputusan terkait dengan administrasi, organisasi, serta finansial MA diusulkan atau ditentukan oleh orang yang memegang jabatan sebagai sekretaris MA.

Mengingat posisi yang cukup strategis, tidak heran bila cukup banyak yang mendaftarkan diri dalam lelang jabatan ini, dan sebagian besar pendaftar berasal dari lingkup MA.

Seperti bekerja dalam diam, MA pada Oktober 2016 sudah mengumumkan tujuh orang calon yang secara resmi dinyatakan oleh Pansel Sekma telah lolos seleksi awal berupa uji kelayakan, pembuatan makalah, hingga wawancara. Tidak ada pemberitaan, namun hanya sebatas pengumuman dari laman MA terkait dengan proses seleksi Sekretaris MA ini.

Tujuh orang itu adalah Janedjri M. Jafar yang merupakan mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi. Selain itu, enam orang sisanya berasal dari luang lingkup MA yaitu Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Budi Santoso, Pontas Effendi, Imron Rosyadi, Yasardin, dan Aco Nur yang pada saat ini menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris MA.

Pada pertengahan November 2016, tiga nama calon Sekretaris MA sudah secara resmi dinyatakan lolos oleh Pansel Sekma dan diserahkan kepada Presiden untuk dipilih sebagai pejabat tetap.

“Sudah, sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu,” ujar juru bicara MA Suhadi, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.

Tiga nama calon sekretaris MA yang sudah dinyatakan lolos seleksi adalah Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Aco Nur, dan Imron Rosyadi.

Achmad Setyo Pudjoharsoyo merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian Imron Rosyadi merupakan mantan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kini bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Suhadi mengatakan bahwa keputusan Pansel Sekma ini atas tiga nama calon Sekretaris MA ini sudah bulat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Mengingat posisi sebagai Sekretaris MA adalah jabatan yang banyak memberikan usulan serta menentukan admistrasi, financial, serta organisasi, maka hampir seluruh lingkup MA berharap supaya posisi ini segera terisi kembali.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur berharap supaya Presiden segera memilih satu nama untuk jabatan Sekretaris MA ini.

“Semoga Presiden tidak terlalu lama memilih Sekretaris MA yang baru, karena pekerjaan Sekretaris MA ini sangat sentral berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan organisasi kelembagaan MA,” kata Ridwan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

4 Comments

  1. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I saved as a favorite it.
    Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
    continue to help other people.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami