BTN ads
Hukum

KPK: 16 Kendaraan Mewah Bupati Abdul Latif Dibawa ke Jakarta

Jakarta, LEI – Penyidik Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa 16 kendaraan mewah milik Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif ke Jakarta. Belasan kendaraan yang disita itu masih dalam perjalanan.

“Jadi tadi saya cek ke tim, ada sekitar 8 mobil dan 8 motor yang dibawa ke Jakarta. Sekarang masih dipejalanan laut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Penyidik nantinya akan menitipkan ke-16 kendaraan mewah tersebut kepada Rumah Sitaan Barang Negara (Rubbasan) Jawa Barat (Jabar). Terlebih sudah ada beberapa mobil yang sudah dititipkan di sana.

Penyidik memutuskan membawa belasan kendaraan mewah tersebut ke Jakarta karena barang sitaan itu memerlukan perawatan ekstra mengingat harganya sangat mahal.

“Memang setelah kita analisis, beberapa jenis mobil yang cenderung harganya tinggi, butuh perawatan yang lebih, atau mobil-mobil mewah tersebut kita bawa ke Jakarta untuk alasan proses perawatan,” ujarnya.

Penyidik KPK sebelumnya menyita 16 kendaraan mewah terdiri dari 8 sepeda motor dan 8 mobil milik Bupati Abdul Latif karena diduga terkait kasus korupsi.

Adapun motor mewahnya terdiri dari 4 unit Harley Davidson, 1 unit motor BMW, 1 unit motor Ducati, serta 2 unit motor Trail KTM. Sedangkan 8 mobil mewahnya terdiri dari 2 unit Rubicon, 2 unit Hummer, 1 unit Cadilac Escalade, 1 unit Vellfire, 1 unit BMW sport, dan 1 unit Lexus SUV.

Ke-16 kendaraan tersebut totalnya ditaksir mencapai belasan hingga puluhan milyar. Pasalnya, untuk motor Harley Davidson harganya US$ 33.499. Setelah masuk ke pasar Indonesia, harganya bisa mencapai sekitar Rp 1.297.000.000 per unit.

Sebelumnya, KPK membongkar kasus suap pengadaan pekerjaan pembangunan RS Damanhuri Baranai tahun 2017. Kasus ini terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Januari 2018.

KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka, yakni Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif; Ketua Kamar Dagang Indonesia Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; Dirut PT Sugriwa Agung, Abdul Basit; dan Dirut PT Menara Agung, Donny Winoto.

KPK menduga Latif menerima fee dari proyek pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, di RSUD Damanhuri secara bertahap. Suap tersebut disinyalir diterima Latif dari Dirut PT Menara Agung Donny Winoto. Perusahaan milik Donny tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017.

Ada komitmen pemberian uang sebesar 7,5% atau sekitar Rp 3,6 milyar sebagai fee proyek pembangunan ruang Klas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Latief, Fauzan, dan Abdul Basit selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Donny Winoto selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close