Hukum

KPK: 4 Saksi Dicegah ke LN Terkat Pengadaan Hingga Aliran Dana Suap

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 4 orang saksi dalam kasus suap Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah selama 6 bulan ke depan terhitung 6 Juli 2018.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (9/7/2018), mengatakan, empat orang yang dicegah ke luar negeri adalah Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Nizarli merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh. Sedangkan Rizal Aswandi selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Aceh (Pemprov) Aceh.

“Terhadap pejabat ULP dan PUPR, kami perlu memperdalam proses pengadaan yang dilakukan. Pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA,” kata Febri.

Adapun Fenny Steffy Burase selaku EO Aceh Marathon International 2018, dicegah ke luar negeri karena ada informasi  bahwa yang bersangkutan terkait dengan aliran dana suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

“Terhadap saksi ke-3, ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini,” kata Febri.

Febri menambahkan, bahwa perlu kita pahami bersama, yang dilakukan saat ini adalah proses hukum. KPK diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi.

“Penanganan kasus korupsi tersebut perlu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

KPK menetapkan empat tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Keempat tersangkanya yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi (AMD), serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

KPK mentapkan Irwandi Yusuf sebagai penerima suap bersama¬†Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri. Sedangkan Ahmadi merupakan tersangka pemberi suap sejumlah Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait “fee” ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen “fee” 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf ini dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. “Tim masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya,” ungkapnya.

Kasus ini terbongkar setelah KPK melaukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp 50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal itu yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close