Liputan

KPK Ajukan Penundaan Jadwal Sidang Praperadilan Lucas

BTN iklan

 JAKARTA (lei) – Lucas, advokat sekaligus tersangka kasus kasus dugaan pencegahan, perintangan, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan KPK untuk kasus dugaan suap pada pengajuan peninjauan kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro, diagendakan menjalani persidangan praperadilan hari ini.Image result for lucas advokat

Namun, KPK melalui Juru Bicaranya Febri Diansyah mengatakan lembaga antikorupsi terebut telah mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim praperadilan untuk penundaan sidang.

“Karena rentang surat kami terima dengan jadwal hanya 2 hari kerja efektif, sehingga masih terdapat kebutuhan mempersiapkan saksi, ahli, surat/administrasi dan bukti-bukti lain, maka KPK telah mengajukan surat kepada Ketua PN Jaksel cq Hakim Praperadilan untuk penundaan sidang,” ujarnya Senin (22/10/2018).

Sebagaimana surat dari PN Jaksel yang diterima KPK pada Kamis (18/10/2018), persidangan pertama praperadilan yang diajukan oleh Lucas diagendakan hari ini, Senin (22/10/2018). Sejauh ini, KPK berharap pengajuan penundaan praperadilan tersebut dipertimbangkan oleh PN Jaksel.

“Agar didapatkan hasil yg lebih maksimal dlm penanganan perkara ini,” ujar Febri.

Terkait dengan perkara, Lucas ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Oktober lalu karena diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan KPK untuk kasus dugaan suap pada pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tersangka Eddy Sindoro.

Sementara itu, dalam perkara ini Eddy Sindoro di disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sejak November 2016 KPK sudah memeriksa 28 saksi untuk tersangka Eddy Sindoro.

Dua orang telah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus ini, yaitu Doddy Aryanto Supeno (swasta) yang divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp150 juta subsidair enam bulan, dan Edy Nasution, seorang Panitera/Sekretaris pada PN Jakarta Pusat dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan.

Sumber : KPK, Bisnis.com

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close