Hukum

KPK Akan Periksa Saksi dari Militer untuk Usut Korupsi Helikopter AW-101

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dari anggota militer untuk dimintai keterangan pada Selasa (8/5/2018) dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU senilai Rp 738 milyar tahun anggaran 2016-2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (7/5/2018), mengatakan, pihaknya memanggil saksi-saksi tersebut untuk menjalani pemeriksaan di
kantor POM TNI Cilangkap.

Penjadwalan ini tetap dilakukan meski pada Senin (7/5/2018), 4 perwira TNI AU tidak memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan tanpa menyampaikan alasan ketidakhadiran.

“Penyidik membutuhkan keterangan para saksi untuk kebutuhan pembuktian. Namun 4 saksi tidak hadir dan belum ada informasi alasan ketidakhadiran,” katanya.

Menurut Febri, proses penyidikan ini KPK terus melakukan koordinasi dengan POM TNI untuk penanganan perkara. Saat ini, dibahas perkembangan penyelesaian audit keuangan negara yang belum diterima oleh penyidik KPK ataupun POM TNI dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami harap audit BPK tersebut bisa segera selesai sehingga penanganan perkara ini dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Selain itu, LKPP juga akan dilibatkan sebagai ahli terkait dengan proses pengadaan,” katanya.

KPK mengharapkan agar komitmen bersama antara KPK dan Panglima TNI serta jajarannya tetap kuat untuk pemberantasan korupsi, termasuk penyelesaian kasus ini. Mengingat penyidikan sudah dilakukan sejak 2017.

“Penanganan perkara lintas yurisdiksi institusi sipil dan militer ini memang membutuhkan komitmen yang sama-sama kuat, baik KPK, Panglima TNI, dan BPK,” katanya.

Dalam kasus ini, telah ditetapkan 5 orang tersangka di antaranya Presiden Direktur (Presdir) PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh yang kasusnya ditangani KPK. Sedangkan sisanya dari unsur militer yang ditetapkan oleh Puspom TNI.

Empat tersangka asal militer itu adalah Marsekal Pertama TNI FA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS; serta, Kolonel Kal FTS selaku Kepala Unit pada TNI AU.

KPK menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan helikoter AW-101 TNI AU sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 224 milyar.

Ifan Kurnia Saleh awalnya mengikuti proses lelang helikopter AW-101 di TNI AU dengan menyertakan kedua perusahaannya. Sebelumnya, dia meneken kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter senilai US$ 39,3 juta atau setara Rp 514 milyar.

Pada Februari 2016, PT DJM diumumkan ditunjuk sebagai perusahaan untuk pengadaan heli itu dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan nilai kontrak Rp 738 milyar.

KPK menyangka Ifan Kurnia Saleh melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami