Hukum

KPK Akhirnya Tetapkan Tersangka Suap Auditor BPK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) yan g berjumlah sebanyak empat orang.

Keempatnya yakni:

  1. Inspektur Jenderal Kemendes Sugito,
  2. pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo,
  3. pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan
  4. Auditor BPK Ali Sadli.

Penetapan tersangka disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarif, dalam jumpa pers di KPK, Sabtu (27/5/2017).

Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Terkait dengan Pemberian Predikat WTP

Operasi tangkap tangan tersebut terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu lembaga negara.

(Baca: Status Wajar Tanpa Pengecualian Tak Layak Dibanggakan!)

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, saat dikonfirmasi.

“Iya sekitar itu,” ujar Syarif.

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan.

Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan

Jumat, 26 Mei 2017

Pukul 15.00 WIB

KPK mendatangi kantor BPK RI di Jalan Jend Gatot Subroto dan mengamankan 6 orang. Mereka adalah auditor BPK ALS (Ali Sadli), pejabat eselon I BPK RS (Rochmadi Saptogiri), pejabat eselon 3 Kemendes JBP (Jarot Budi Prabowo), sekretaris RS, sopir JBP, dan satu petugas satpam.

Dari ruangan ALS ditemukan uang Rp 40 juta yang juga bagian dari total komitmen dari Rp 240 juta. Sebelumnya, pada awal Mei 2017, diduga telah diserahkan uang Rp 200 juta.

Pukul 16.20 WIB

Tim penyidik KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di Jalan TMP Kalibata Taman Makam Pahlawan No 17, Jaksel. KPK kemudian mengamankan satu orang, yakni SUG (Sugito), yang merupakan Irjen Kemendes PDTT.

KPK kemudian melakukan penyegelan di sejumlah ruangan di Kemendes PDTT dan BPK RI. Hal tersebut untuk pengamanan barang bukti.

Ruangan yang disegel di BPK antara lain ruangan ALS dan RS. Sedangkan di Kemendes PDTT, ada 4 ruangan yang disegel, antara lain ruangan JBP, 2 ruangan di Biro Keuangan, dan ruangan SUG.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami