Hukum

KPK Apresiasi PN Jaksel Tolak Praperadilan Miryam

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Miryam S Haryani karena penetapan tersangka keterangan palsu berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Kami apresiasi putusan, kami baca, simak apa yang dipertimbangkan hakim. Hakim tegaskan bukti BAP, rekaman pemeriksaan dan sidang diakui hakim sehingga penyidikan itu sudah memenuhi dua alat bukti,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta Selasa(23/5/2017).

Bagi KPK bukan hanya bisa meyakinkan hakim tunggal yang memeriksa dan memutuskan praperadilan tersangka Miryam, karena putusan setidaknya membantu dalam mengusut kasus pihak-pihak yang menekan Miryam dan menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

“Bukan hanya penting untuk kasus MSH di keterangan tidak benar di pengadilan, tapi juga e-KTP karena kasus ini tidak terpisahkan, MSH adalah salah satu saksi e-KTP yang awalnya memberikan info terkait ada beberapa orang yang mendapatkan aliran dana e-KTP, maka putusan ini cukup penting dalam pengustan e-KTP,” kata Febri.

Penolakan praperadilan Miryam juga menegaskan, bahwa pembukaan bukti penyidikan, baik itu BAP dan rekaman Miryam hanya bisa dilakukan di persidangan atau pengadilan. Ini penting untuk menguatkan penolakan terhadap DPR yang menggulirkan angket untuk memaksa KPK membuka itu.

“Sekaligus penegasan bukti-bukti rekaman dalam penyidikan dan persidangan merupakan alat bukti yang hanya dibuka saat penyidikan dan persidangan sehingga tidak bisa dibuka seperti dalam proses politik seperti yang diminta Komis III,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami