HukumLiputan

KPK Bantah Berita Acara Pemeriksaan Reklamasi Bocor

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – KPK membantah adanya dugaan kebocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta bocor.

“Mengenai BAP, saya konfirmasi bahwa tidak ada BAP yang bocor. BAP itu kan nanti akan dibuka di persidangan, silakan nanti mencermati persidangan,” kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Senin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya disebut marah karena ada dokumen yang diduga hasil berita acara pemeriksaan (BAP) KPK dengan menyebut nama Ahok dalam judul “Daftar Kontribusi Tambahan (bukan CSR) yang Telah Diterima Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land (APL)”.

“Menurut penyidik, tidak ada keterangan seperti itu (barter), teman-teman lihat perkembangan di persidangan nanti, karena BAP tidak akan kitanumumkan sekarang,” ungkap Yuyuk.

Hari Senin(16/5) KPK juga memeriksa Direktur Utama PT APL Ariesman Widjaja.

“Dikonfirmasikan kepada tersangka maupun saksi, apakah benar data yang sudah diperoleh KPK tapi untuk hal-hal detil seperti saya kira jadi kewenangan penyidik yang tidak bisa saya ungkapkan. Itu materi di penyidikan,” ungkap Yuyuk.

Selanjutnya KPK pun memeriksa Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Darjamuni terkait imbas reklamasi Pulau G terhadap Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

Cekal KPK dalam perkara ini juga sudah mencegah keluar negeri lima orang yaitu sekretaris direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma dan petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto.

Aguan adalah pimpinan PT Agung Sedayu yang merupakan induk dari PT Kapuk Naga Indah, salah satu dari dua pengembang yang sudah mendapat izin pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta. Perusahaan lain adalah PT Muara Wisesa Samudera yaitu anak perusahaan Agung Podomoro.

PT Kapuk Naga Indah mendapat jatah reklamasi lima pulau (pulau A, B. C, D, E) dengan luas 1.329 hektare sementara PT Muara Wisesa Samudera mendapat jatah rekalamasi pulau G dengan luas 161 hektar.

Izin pelaksanaan untuk PT Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era Gubernur Fauzi Bowo, sedangkan izin pelaksanaan untuk PT Muara Wisesa Samudera diterbitkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada Desember 2014.

KPK menyangkakan Sanusi berdasarkan sangkaan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang patut diduga menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan kepada Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan lama lima tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. kemungkinan untuk bocor nya BAP dalam suatu perkara mungkin saja terjadi. karena, adanya kelalaian dari salah satu pihak misalnya, atau kesalahan-kesalahan yang bersifat teknis lainnya. walaupun begitu BAP oleh hakim tidak dijadikan alat bukti utama dalam memutus perkara jadi jikapun bocor informasi yang diterima oleh khalayak tidak menjadi tolak ukur atas putusan yang akan diambil. dan informasi yang bocor tersebut pun harus dipastikan kebenaran nya bukan hanya kabar dari mulut ke mulut. BAP itu sendiri pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 27 yaitu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pada angka 14 pasal yang sama menjelaskan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebab menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyatakan sebagai berikut:
    1. Bahwa berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka keterangan/pengakuan terdakwa (baca: isi dalam BAP) di muka polisi dan di muka persidangan dapat berbeda (Yurisprudensi No. 33 K/Kr/1974, tanggal 29 Mei 1975)
    2. Bahwa pengakuan (baca: isi dalam BAP) seorang tersangka di muka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, Pen) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut “bloke bekentenis”, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih lebih berarti “pengakuan hampa”. Maka pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer (aanwijzing), yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa. ( Putri Febiani).

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami