Liputan

KPK beri teguran tertulis II pada Firli Bahuri

BTN iklan

LEI,Jakarta– Ketua KPK Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik dan diberi teguran tertulis II. Teguran tertulis II itu termasuk sanksi ringan dalam sanksi pelanggaran kode etik.
“Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis II agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya,” kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, Kamis (24/9/2020).

Teguran tertulis II itu tertuang dalam Pasal 10 ayat 2 b Peraturan Dewas KPK No 2 Tahun 2020. Peraturan itu mengatur tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam pasal itu, Teguran Tertulis II masuk dalam kategori Sanksi Ringan. Ada 3 kategori Sanksi dalam pasal itu, yakni Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat.

Teguran Tertulis II memiliki masa berlaku hukuman selama 6 bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat 2 b, yang berbunyi:

(2) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Teguran Lisan, dengan masa berlaku hukuman selama 1 (satu) bulan;
b. Teguran Tertulis I, dengan masa berlaku hukuman selama 3 (tiga) bulan;
c. Teguran Tertulis II, dengan masa berlaku hukuman selama 6 (enam) bulan.

Jika dalam masa 6 bulan itu, Firli kembali melakukan pelanggaran kode etik, pimpinan KPK itu pun terancam sanksi yang lebih berat, dalam hal ini Sanksi Sedang. Mengingat, pelanggaran Firli masuk dalam kategori ringan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijatuhkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sanksi Ringan terhadap Pelanggaran Ringan;
b. Sanksi Sedang terhadap Pelanggaran Sedang; dan
c. Sanksi Berat terhadap Pelanggaran Berat.
(2) Dalam hal terjadi pengulangan Pelanggaran oleh Insan Komisi pada jenis pelanggaran yang sama maka Sanksi dapat dijatuhkan satu tingkat di atasnya.

Putusan terhadap Firli ini merupakan tindak lanjut laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK soal adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu.

Hal yang memberatkan adalah Firli tidak menyadari perbuatannya naik helikopter mewah itu melanggar kode etik. Sedangkan hal yang meringankan, Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

MAKI menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah. (detik.news)

 

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami