HukumPolitik

KPK Bermawas Diri Terkait Kinerja Penegakan Hukum

BTN iklan

Jakarta/Lei – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan mawas diri dalam kinerja pemberantasan korupsi selama setahun kepimpinan pimpinan KPK jilid IV “Dalam kegiatan ‘KPK Mendengar’ ini kita lakukan untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, karena kalau kita melihat dan mengoreksi diri kita. Ada kalanya kita merasa apa yang lakukan selalu benar tapi ternyata pihak luar akan melihat lebih jelas dan detil apa yang kita lakukan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK Jakarta, Kamis.

KPK mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan pakar berbagai bidang untuk memberikan masukan dalam acara “KPK Mendengar”.

Sejumlah pakar yang diundang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Rektor Universitas Paramadina yang juga pakar ekonomi Firmanzah, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo, pakar hukum pidana UI Gandjar L Bondan, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, serta akademi lainnya.

“Kita anggap setahun ini sudah berhasil, sudah hebat, ternyata masih banyak harapan masyarakat yang harus kita lakukan lagi. Jadi pada 2017 kami akan coba secara maksimal agar semua terpenuhi sesuai msukan. ‘KPK Mendengar’ ini bisa saja dilakukan bulan depan atau beberapa lama lagi, tapi kami akan terus coba untuk memperbaiki diri karena ini bukan soal benar atau salah tapi bagaimana mau merima kritik dan masukan dari pihak di luar,” tambah Basaria.

Mahfud MD mengaku bahwa ia kadang menduga KPK terlibat dalam politik terkait operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan.

“Soal politisasi saya tanyakan secara terbuka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa KPK memang sungguh-sungguh dan profesional dan kita harus dukung KPK lebih kuat. Tadi juga dijelaskan bahwa KPK sungguh-sungguh tidak dikendalikan politik apa pun,” kata Mahfud.

Namun Mahfud mengakui saat ini sudah muncul juga upaya untuk mengerdilkan kembali kewenangan KPK.

“Saya pribadi mengajak untuk melawan setiap upaya mengerdilkan KPK karena saya yakin KPK adalah salah satu benteng terkuat dalam berperang total melawan korupsi. Kalau tidak ada benteng ini, kita pelan tapi pasti runtuh sebagai bangsa dan negara. Alternatif selain KPK juga belum ada, meski penguatan lembaga penegak hukum akan terus berjalan,” ungkap Mahfud.

Bangun jejaring Sementara Imam Prasodjo mengatakan bahwa KPK perlu membangun jejaring lebih baik/solid , lebih formal dengan masyarakat sipil misalnya dengan membuat “Friends of KPK”.

“Bukan hanya teman kelembagaan tapi teman dalam misi. KPK perlu melakukan komunikasi intensif dengan publik. Saya termasuk orang yang paling rewel akan hal ini, jangan hanya saat krisis masyarakat dilibatkan. KPK perlu membuka diri agar kritik terhadap KPK tersampaikan. ‘KPK Mendengar’ ini titik awal,” kata Imam.

Sedangkan Gandjar L Bondan mengatakan bahwa lembaga penegak hukum perlu membangun komunikasi agar mendengar yang pendapat berbeda sikap demi perbaikan diri.

Selanjutnya Adnan Topan Husodo pun mengakui ada upaya-upaya untuk mengikis kewenangan KPK salah satunya melalui revisi UU KPK No 30 tahun 2002.

“Rencana revisi UU KPK selalu lahir setiap tahun, hari ini saja ada inisiatif anggota DPR untuk mendiskusikan revisi itu. Padahal KPK tetap jadi lembaga yang diharapkan menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan dan perbaikan kelembagaan. Sudah ada respon dari pimpinan misalnya memperkuat pengawasan internal KPK,” kata Adnan Topan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami