Hukum

KPK: Bupati Kukar Tersangka Gratifikasi dan Suap

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka kasus gratifikasi Rp sejumlah US$ 775.000 atau setara Rp 6,97 milyar, tetapi juga sebagai tersangka suap Rp 6 milyar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017), mengatakan, Rita Widyasari (RIW) menerima gratifikasi sejumlah R 6,97 milyar itu bersama-sama Komisari PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin (KHR).

“RIW juga selaku bupati dan KHR, diduga bersama-sama menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya,” kata Basaria.

Gratifikasi tersebut diduga terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur (Kaltim), selama Rita menjabat sebagai bupati. Rita mendapuk jabatan tersebut selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021.

Sedangkan penerimaan hadiah atau janji alias suap Rp 6 milyar, diterima Rita Widyasari dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto Gun (HSG) terkait izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, milik PT Sawit Golden Prima.

“Suap diduga diterima (Rita Widyasari) sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 yang diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT SGP,” ujar Basaria.

Dalam dua kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Bupati Kukar Rita Widyasari, Direktur PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto Gun, dan Komisaris PT MBB, Khairudin setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan ditetapkan 3 orang tersangka,” kata Basaria.

Untuk kasus suap, KPK menyangka Rita Widyasari selaku penerima melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk pemberi suapnya, yakni Hari Susanto Gun disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk kasus gratifikasi, KPK menyangka Rita dan Khairudin melanggar Pasal 12B UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami