Hukum

KPK Cegah ke Luar Negeri 4 Tersangka dan 2 Saksi Kasus Bupati Mojokerto

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 6 orang agar tidak berpergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang membelit Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

“Untuk kepentingan penyidikan perkara, baik terkait sangkaan suap maupun gratifikasi, KPK telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap keempat tersangka dalam perkara ini dan beberapa saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Keenam orang yang dicegah bepergian ke luar negeri tersebut di antaranya empat orang tersangka yakni Bupati Mustofa serta Permit and Regulatory Division PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup) Ockyanto (OKY).

Kemudian, Direktur Operasi PT Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya (OW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto Zainal Abidin.

Sedangkan dua orang lainnya masih berstatus saksi yakni Nono Santoso Hudiarto dari pihak swasta dan Luthfi Arif Muttaqin selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga (Kasubag Rumga) Kabupaten Mojokerto. “Pencegahan dilakukan untuk 6 bulan ke depan mulai 20 April 2018,” kata Febri.

Empat orang di atas merupakan tersangka dalam kasus berbeda. Bupati Mustofa merupakan tersangka kasus suap terkait pembangunan menara telekomunkasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 bersama Ockyanto dan Onggo Wijaya.

Dalam kasus ini, Mustofa diduga menerima suap sekitar Rp 2,7 milyar dari Ockyanto dan Onggo terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto, Jatim, tahun 2015.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk gratifikasi, tersangkanya yakni Bupati Mustofa dan Zainal Abidin. Mereka diduga secara bersama-sama menerima uang sektar Rp 3,7 milyar. Ini merupakan fee dari sejumlah proyek di Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015 dan proyek lainnya.

KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa dan Zainal Abidin melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami