Hukum

KPK Cegah Zumi Zola Berpergian ke Luar Negeri

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Gubernur Jambi, Zumi Zola, bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kedepan. Pencegahan itu sesuai surat yang diterima Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, Agung Sampurno, Rabu (31/1/2018), mengatakan, pihaknya menerima surat permohonan pencegahan dari KPK pada tanggal 25 Januari 2018.

“Tanggal 25 Januari 2018 Ditjen Imigrasi telah menerima Surat Keputusan KPK tentang pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Zulmi Zola Zulkifli, Gubernur Jambi periode 2016-2021,” kata Agung.

Menurut Agung, sesuai surat dari KPK, pencegahan tersebut terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Ia tidak menyampaikan status Zumi Zola dalam surat tersebut.
“Alasan pencegahan adalah karena keberadaan beliau diperlukan terkait proses penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Kasus suap pengesahaan RAPBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018 ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Tim Satgas KPK menangkap sejumlah pihak, yakni Asisten Daerah (Asda) Bidang III Pemprov Jambi, Syaifuddin dan Supriono selaku anggota DPRD Jambi beberapa saat setelah penyerahan uang sejumlah Rp 400 juta di salah satu restoran di Kota Jambi.

Setelah itu, Tim Satgas mencocok sejumlah pihak lainnya di Jambi dan Jakarta. Total yang diamankan atau ditangkap dalam OTT tersebut sebanyak 16 orang dan mengamankan uang sejumlah Rp 4,7 milyar.

Dari hasil OTT dan setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu Supriono selaku Anggota DPRD Jambi, Erwan Malik selaku Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Jambi, dan Sayifuddin selaku Asisten Daerah (Asda) III Pemprov Jambi.

KPK menyangka Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin sebegai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima suapnya yaitu Supriono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami