Hukum

KPK dalam Sorotan Penuh, Lunjakan struktur Organisasi yang Obesitas

BTN iklan

LEI, Jakarta- Gejolak masalah baru Tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah pegawai-pegawai seniornya memutuskan mengundurkan diri, kini malah KPK menggemukkan diri dengan jabatan-jabatan baru.
Melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 07 Tahun 2020, setidaknya ada 19 pos jabatan baru di KPK. Struktur organisasi lembaga antirasuah itu pun semakin gendut. Kritik bertubi-tubi menyasar KPK. Bukan tanpa alasan. Sebab, aturan baru di KPK itu malah disebut-sebut bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

Salah satu yang bersuara adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui salah satu penelitinya bernama Kurnia Ramadhana.
“ICW beranggapan bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 (Perkom 7/2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK bertentangan dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Kurnia kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Kurnia mengatakan bahwa Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal itu, menurutnya, berarti bahwa bidang-bidang yang ada di KPK seharusnya masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

“Namun yang tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK,” ujar Kurnia.

Beda perkom terbaru dengan UU KPK itu bisa dicek lebih jelas dari tautan di bawah ini:

Senada dengan ICW, mantan pegawai KPK yang baru-baru ini pamit, yaitu Febri Diansyah, ikut berkomentar. Mantan Kabiro Humas KPK itu menaruh perhatian perihal struktur organisasi KPK yang–selain bertambah gemuk–juga dikhawatirkan tidak selaras dengan UU KPK.

“Saya concern pada risiko hukumnya karena, kalau sebuah aturan bertentangan dengan UU, tentu riskan dibatalkan. Semoga KPK telah mempertimbangkan hal tersebut secara matang. Saya belum dengar juga apakah teman-teman pegawai ada yang akan mengujinya ke MA (Mahkamah Agung). Semoga hal ini menjadi perhatian serius teman-teman semua karena kita perlu menjaga dan mengawal KPK sebaik-baiknya agar tidak melakukan kekeliruan,” kata Febri kepada detikcom, Rabu (18/11/2020).

Bahkan Febri khawatir struktur KPK yang gemuk itu malah menjadi beban negara. Apalagi, lanjut Febri, wacana perihal mobil dinas jabatan untuk pimpinan KPK dan pejabat strukturalnya, yang beberapa waktu lalu mencuat, belum jelas betul.

“Dan jika banyak sekali jabatan yang ditambah, kita khawatir nanti akan ada yang bilang, KPK semakin membebani keuangan negara. Karena perlu gaji, tunjangan dengan nilai yang tidak sedikit nantinya, apalagi dengan wacana mobil dinas,” imbuhnya.

Ragam kontroversi di KPK ini yang sekarang menjadi sorotan. Mari mulai dari urusan mobil dinas.
Saat itu Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean langsung menyatakan menolak pembelian mobil dinas itu. Sebab, Tumpak merasa selama ini sudah menerima tunjangan transportasi.

“Kalau sikap kami, kami jelas, kami sesuai dengan perpres itu kami kan sudah mendapat tunjangan transpor tiap bulan. Tentunya kami tidak bisa lagi menerima mobil dinas itu. Jadi kami akan menolak, masa ada dobel, nggak boleh dobel. Jadi kami sudah dapat transpor, untuk apa lagi mobil dinas. Jadi kami sepakat semua Dewas berlima itu menolak pemberian mobil dinas itu,” ujar Tumpak kepada wartawan pada Kamis, (15/10/2020).

Menilik pada pernyataan Tumpak tersebut, diketahui tunjangan transportasi itu terdapat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK. Pada Pasal 4 ayat 1 huruf b Perpres tersebut disebutkan tunjangan transportasi untuk Ketua Dewas sebesar Rp 29.546.000, sedangkan anggota Dewas sebesar Rp 27.330.000.

Anggaran Ditinjau Ulang

Belakangan, KPK memutuskan meninjau ulang penggunaan anggaran mobil dinas itu. Namun KPK tidak memberikan jawaban jelas arah peninjauan kembali penggunaan anggaran itu.

“Penentuan terkait dengan tinjau pengadaan ini tentu diadakan rapat pimpinan dan beberapa pejabat struktural dari pagi. Sehingga dengan melihat dan dengar segala masukan, diputuskan ditinjau ulang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (16/10).

Saat itu semua pimpinan KPK, mulai ketuanya Firli Bahuri hingga keempat wakilnya, yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron, masih menutup mulut. Baru pada Senin, 19 Oktober 2020 Nurul Ghufron menjadi pimpinan KPK pertama yang angkat bicara.

Mengenai mobil dinas, Ghufron menyebut KPK sebagai aparatur negara mendapatkan fasilitas tersebut. Dia pun mengaku mengikuti aturan yang ada.

“Tentang mobil dinas, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi menurut peraturan salah satunya adalah transportasi. Namun karena belum ada fasilitas tersebut diganti dengan tunjangan transpor sehingga selama ini pimpinan KPK menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinasnya. Penganggaran mobil dinas tersebut sesungguhnya pun sudah beberapa kali dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR, bukan hanya tahun 2021 2021 ini. Namun, karena kondisi ekonomi, belum diberikan,” kata Ghufron.

“Tentang harga mobil, KPK tidak menentukan tentang standar mobil dan harganya, itu semua diatur dalam peraturan tentang standar fasilitas aparatur negara dengan segala tingkatannya, bahkan KPK meminta standar yang paling minim harganya. Apa pun itu, saya pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian publik. Saya yakin itu karena cintanya pada KPK,” imbuh Ghufron.

Baca juga:
Anggaran Dipangkas Jadi Alasan KPK Tetap ‘Ngegas’ Pakai Mobil Dinas
Anggaran Disederhanakan

Melalui Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, anggaran mobil dinas itu diklaim akan disederhanakan. Besaran anggaran sebelumnya disebut Lili sebenarnya merupakan aturan standar yang sudah ada.

“Bahwa urusan mobil dinas itu adalah urusan sangat normatif karena KPK sebagai pejabat negara setara menteri, kita sudah sangat menyederhanakan permintaan tersebut,” kata Lili di Medan, Selasa (27/10).

Menurut Lili, anggaran sebelumnya sudah merujuk pada peraturan Menteri Keuangan. Harga mobil yang mencapai miliaran rupiah itu disebut Lili merupakan ukuran standar seorang menteri untuk dua mobil.

“Karena ternyata, dengan aturan Menteri Keuangan yang ada, ternyata jatah yang normal seorang pejabat negara setingkat menteri adalah dua mobil, satu mobil SUV, satu mobil sedan,” kata Lili.

“Tetapi kita memilih yang paling rendah adalah satu buah mobil dengan nilai yang ternyata ketika dilihat di pasar tidak mencapai Rp 1,4 miliar tetapi di bawah Rp 1 miliar,” imbuhnya.

KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020.

Dikritik Eks Pimpinan KPK

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas menyindir tubuh KPK yang kini menjadi supergemuk. Bahkan, kata dia, tubuh KPK terindikasi ‘berlemak’.

“Saya dan beberapa mantan pimpinan KPK sudah mendiskusikan struktur baru itu dengan sejumlah pegawai KPK. Kami tidak heran dengan struktur yang supergemuk dan terindikasi berlemak itu,” kata Busyro kepada wartawan, Rabu (18/11).
Bukan hanya Busyro, Bambang Widjojanto (BW) turut berkomentar terkait polemik struktur KPK yang menjadi gemuk. Terlebih Bambang menyoroti adanya jabatan staf khusus.

“Lihat saja dengan adanya staf khusus. Dipastikan, itu adalah cara pimpinan KPK membuat legalisasi masuknya pihak yang kredibelitasnya tidak pernah diuji,” katanya.

“Organ staf khusus ini tidak ada dalam tradisi KPK dan di banyak kasus justru menimbulkan ‘kekacauan’. Jadi pimpinan KPK secara sengaja tengah menyiapkan potensi ‘kekacauan’ yang justru dapat memicu korupsi baru,” imbuh Bambang.

Bukan hanya Busyro, Bambang Widjojanto (BW) turut berkomentar terkait polemik struktur KPK yang menjadi gemuk. Terlebih Bambang menyoroti adanya jabatan staf khusus.

“Lihat saja dengan adanya staf khusus. Dipastikan, itu adalah cara pimpinan KPK membuat legalisasi masuknya pihak yang kredibelitasnya tidak pernah diuji,” katanya.

“Organ staf khusus ini tidak ada dalam tradisi KPK dan di banyak kasus justru menimbulkan ‘kekacauan’. Jadi pimpinan KPK secara sengaja tengah menyiapkan potensi ‘kekacauan’ yang justru dapat memicu korupsi baru,” imbuh Bambang.

Penjelasan Pimpinan KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan struktur sebuah organisasi akan menyesuaikan dengan strategi yang akan dikembangkan oleh lembaga tersebut. Begitu juga dengan KPK saat ini.

“KPK kini mengembangkan pemberantasan korupsi dengan tiga metode yaitu 1. Penindakan, 2. Pencegahan dan 3. Pendidikan sosialisasi dan kampanye,” kata Ghufron kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Baca juga:
Novel Baswedan Kritik Perubahan Struktur KPK: Potensi Tumpang Tindih Pekerjaan
Menurut Ghufron, pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal. Melainkan, kata dia, kejahatan korupsi saat ini sudah sistemik yang perlu penanganan komprehensif.

“Karena kami memandang pemberantasan korupsi tidak bisa lagi didekati hanya sebagai kejahatan personal, tapi sistemik yang perlu ditanggulangi secara komprehensif dan sistemik pula,” ujar Ghufron.

Memangnya seperti apa organisasi KPK sekarang?

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami