Hukum

KPK Dalami Aliran Dana e-KTP dari Petinggi DPD Golkar Jateng

BTN iklan

Jakarta, LEI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, M. Iqbal Wibisono, untuk mendalami informasi baru tentang aliran dana e-KTP.

“Ada informasi baru yang perlu didalami penyidik terhadap saksi. Dikonfirmasi tentang dugaan aliran dana terkait e-KTP,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Menurut Febri, penyidik memeriksa Iqbal di gedung KPK sejak pukul 14.00 WIB. Pemeriksaan ini merupakan upaya lembaga antirasuah untuk mengusut para pihak yang diduga terlibat korupsi e-KTP.

“Putusan terhadap Setya Novanto kemarin bukan akhir dari penanganan ksus ini. Penyidik terus mendalami pihak lain, baik yang diduga melakukan bersama-sama ataupun penerima aliran dana,” kata Febri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Setya Novanto 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok karena terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP.

Setnov terbukti menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk menguntungkan diri sendri, orang lain, dan korporasi. Dia terbukti menerima uang US$ 7,3 juta. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Setnov menerima uang tersebut melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi untuk menyamarkan bahwa itu seolah-olah bukan untuknya.

Setnov juga terbukti menerima jam tangan mewah Richard Mille tipe RM 011 seharga US$ 135,000 atau sekitar Rp 1,3 milyar itu diberikan oleh Andi Narogong dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR RI.

Namun jam tangan dikembalikan Novanto kepada Andi, setelah ramainya pemberitaan bahwa KPK sedang menyidik kasus korupsi e-KTP. Novanto juga terbukti memperkaya pihak lain dan sejumlah korporasi.

Hakim menyatakan perbuatan Novanto melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close