Hukum

KPK Harus Segera Tahan Setya Novanto

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menahan Ketua DPR RI Setya Novanto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, di Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (18/7/2017) mengatakan, meski penahanan tersangka di KPK merupakan keniscayaan, namun KPK harus segera melakukannya.

Penahanan dilakukan untuk mencegah potensi Setya Novanto melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti, termasuk memengaruhi saksi-saksi dengan jabatannya.

“Bahwa secara kekuasannya, dia bisa menghilangkan barang bukti, itu sangat mungkin,” kata Fickar.

Menurutnya, ada dua alasan menahan tersangka, yakni subyektif dan obyektif. Dari sisi obyketivitas, penyidik bisa menahan tersangka korupsi karena undang-undang memberikan kewenangan.

“Dari sudut obyektivitasnya, pasal korupsi itu sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menahan, tanpa harus mempertimbangkan subyektifvitasnya bahwa ancaman 5 tahun ke atas itu bisa ditahan, itu sudah satu alasan,” katanya.

Sedangkan tentang bukti permulaan, Fickar meyakini KPK mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, karena dalam sidang muncul berbagai fakta soal itu.

“Keterlibatan SN, saya kira selain secara materil ada dua alat bukti yang cukup, mungkin lebih dari cukup, maka kepentingan untuk menahan,” katanya.

Dalam kasus korupsi e-KTP, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga mengatur proyek e-KTP mulai dari proses perencanaan dan pembasanan anggaran sampai pihak pemenang lelang.

Setya Novanto diduga mengatur proyek tersebut melalui pengusaha Andi Agustinus alis Andi Narogong. Akibat aksi Setya Novanto dan sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini, negara mengalami kerugian keuangan atau perekonomian sejumlah Rp 2,3 trilyun dari proyek senilai Rp 5,9 trilyun tahun 2011-2012.

KPK menyangka Setya Novanto melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami