Hukum

KPK: Imigrasi Akan Koordinasi Soal Gugatan Pencegahan Novanto ke LN

BTN iklan

Jakarta, LEI – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dinilai akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadapi gugatan Ketua DPR RI, Setya Novanto di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Novanto mengajukan gugatan tentang pencegahannya ke luar negeri.

“Kalaupun digugat Imigrasi saja, tentu saja pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Menurut Febri, pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan KPK karena pencegahan Setya Novanto itu berdasarkan permintaan penyidik KPK. Novanto dicegah bepergian ke luar negeri sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Permintaan pencegahan ke luar negeri, berdasarkan permintaan KPK. Tentu kita akan koordinasi, karena pencegahan ke luar negeri bukan hanya ke SN, tapi beberapa pihak lain dalam kasus e-KTP dan juga dalam hampir semua kasus korupsi yang kita tangani,” ujarnya.

Febri mengaku sudah mendapat informasi soal upaya hukum yang dilakukan Novato di PTUN Jakarta tersebut. Namun KPK belum menerima surat resmi terkait gugatan tersebut. “Jadi secara substansi kita belum tahu yang digugat siapa, apa hanya Imigrasi atau KPK juga turut tergugat,” katanya.

Namun perlu kami jelaskan, lanjut Febri, setiap pencegahan berpegian keluar negeri yang dilakukan Imigrasi terhadap pihak-pihak yang sedang diproses oleh KPK, itu didasarkan pada kewenangan KPK sesuai Pasal 12 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UUy KPK Nomor 30 Tahun 2002.

“Jadi di UU KPK sangat clear. Sebenarnya KPK meminta seseorang tentu pada instansi terkait, dalam hal ini Imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri. Jadi Imigrasi menjalankan tugas UU sebenarnya. Jadi dari aspek hukum sangat kuat sebenarnya terkait dengan pencegahan ke luar negeri,” ujarnya.

Terlebih, lanjut Febri, jika membaca putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta yang perkaranya diajukan Setya Novanto, hakim menolak mencabut pencegahan pemohon karena itu merupakan kewenangan pejabat yang menerbitkan.

Meski demikian, Febri enggan menilai apakah gugatan itu salah alamat atau tidak. “Saya belum baca gugatannya dan menerima secara rinci apa dan siapa subyek hukumnya. Jadi siapa digugat kami belum terima,” katanya.

Biro Hukum KPK tentunya siap menghadapi gugatan tersebut jika masuk sebagai pihak tergugat. “Biro Hukum punya pengalaman terkait adanya gugatan-guatan, baik praperadilan, perdata, PTUN ataupun langkah hukum lainnya pihak terkait. Jadi tentu akan dihadapi karena itu proses hukum. Kalau dipanggil pengadilan, kita akan hadapi gugatan itu,” ujarnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman resmi http://ptun-jakarta.go.id, Setya Novanto mengajukan gugatan pada Jumat (20/10/2017) dengan nomor perkara 219/G/2017/PTUN.JKT. Pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Adapun materi pokok perkara yang diajukan pada gugatan Setya Novanto itu antara lain mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto (objek sengketa).

Lalu, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal pencegahan ke luar negeri dan penarikan sementara paspor RI atas nama Setya Novanto. Kemudian, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami