Hukum

KPK Ingin Pidana Korupsi Tetap di Luar KUHP

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menginginkan agar tindak pidana korupsi tetap di luar KUHP seperti tindak pidan lainnya yakni terorisme dan narkotika, atau kejahatan yang masuk dalam kategori luar biasa.

“Kami berpikir BNN, KPK, dan narkotika kami berharap itu di luar KUHP. Itu harapan kami,” kata Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

KPK telah menyampaikan pandangannya. Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dan pemerintah diketahui telah menyepakati tindak pidana korupsi masuk dalam KUHP.

Pemerintah menyetujui tindak pidana korupsi masuk KUHP karena menilai UU Tindak Pidana Korupsi yang lex specialis harus ada penafsiran hukum yang bersifat umum dalam KUHP

“Tapi belum dapat update dari pemerintah, Kemenkum HAM, KPK beranggapan sebaiknya UU Tipikor, terorisme, narkotika di luar KUHP,” kata Syarif.

KPK menilai agar tindak pidana di atas tidak dimasukan dalam RUU KUHP, karena ada hal-hal dinamis yang terus berkembang soal tindak pidana tersebut sehingga undang-undangnya harus terus diperbaharui.

“Karena untuk beberapa hal, perkembangannya itu sangat dinamis. Kalau di dalam KUHP, untuk melakukan perubahan itu sangat sulit karena KUHP itu kodifikasi,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami