Hukum

KPK Kembali Usut SKL BLBI

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditenggarai merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 138,7 trilyun.

KPK melanjutkan penyelidikan kasus SKL BLBI setelah mantan Menteri Koordinator‎ (Menko) Perekonomian, Kwik Kian Gie, mengaku telah memberikan keterangan soal BLBI di KPK, Jakarta, Kamis (20/42017).

“Saya dimintai keterangan-keterangan oleh KPK. Tentu saja ketika saya menjabat sebagai menko dan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya,” ujar Kwik.

Kwik mengaku telah memberikan keterangan seputar Bank Nasional Indonesia (BDNI). BDNI merupakan milik Sjamsul Nursalim yang mendapatkan surat keterangan lunas terkait  Rp 27,4 trilyun setelah menyerahkan sejumlah aset.

SKL itu terbit pada bulan April 2004 setelah BDNI menyerahkan aset, di antaranya PT Dipasena yang laku Rp 2,3 trilyun, GT Petrochem, dan GT Tire (laku Rp 1,83 trilyun). “BDNI antara 2001, 2002, sampai 2004,” kata Kwik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, membenarkan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari Kwik. Namun dia belum bisa menyampaikan informasi lebih rinci tentang keterangan yang diminta penyelidik kepada Kwik.

“Tadi memang ada pemeriksaan, namun belum dapat info lengkap agenda pemeriksaan tersebut, persis dalam konteks apa. Sebelumnya KPK melakukan pencarian info di penyelidikan kasus terkait BLBI,” katanya.

Febri akan mencari informasi lebih lanjut soal permintaan keterangan soal Kwik. “Belum, nanti pastikan dulu info itu, di penyelidikan bisa panggil saksi, bahasa undang, kami cek lagi sejauhmana proses selanjutnya,” katanya.

Kasus ini terjadi setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan SKL berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 yang kondang dengan istilah Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya.

SKL juga ditenggarai adanya tindakan hukum kepada debitur yang diketahui tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu didasari oleh penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami